Misbakhun Dorong BI Fasilitasi Para Kades Terlibat Program KUR dan Pemberdayaan UMKM

Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi XI DPR mengajak para kepala desa atau kades se-Kabupaten Probolinggo memunculkan ide-ide kreatif soal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurut dia, banyak kades memiliki ide baik yang bisa direalisasikan demi memberdayakan UMKM yang selama ini menjadi sektor penting bagi perekonomian nasional.

Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber diskusi bertema ‘Masa Depan UMKM dan Fasilitas Akses Pembiayaan Pasca Pandemi’ di Kabupaten Probolinggo, Kamis (6/4/2023). Diskusi tersebut juga dihadiri Samsun Hadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang.

Mengawali diskusi tersebut, Misbakhun langsung meminta para kades menyampaikan keluhan, persoalan, maupun gagasan seputar KUR dan UMKM.

“Hari ini saya mengajak kepala Kantor Perwakilan BI Malang untuk hadir di sini bertemu bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi tentang KUR dan UMKM,” ujar Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal.

“Tentunya kita ingin mengajak para kades ke dalam sebuah program di mana Bank Indonesia juga harus mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah,” tutur Misbakhun.

Dia menegaskan KUR dan UMKM merupakan dua program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di perdesaan. Misbakhun menjelaskan UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi ekonomi nasional.

Dia memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja.

“Banyak sekali ide dan gagasan tentang KUR. Kalau itu disinergikan dengan UMKM, hasilnya akan sangat luar biasa,” ucap Misbakhun.

Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu mencontohkan ide tentang bunga KUR di Malang yang dikonversikan ke zakat mal. Menurut dia, bunga KUR Super mikro di angka 3 persen atau di atas zakat mal.

“Nah, itu (bunga) diserap dan dijadikan zakat sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga, cukup membayar pokoknya dan ini merupakan suatu gagasan yang menarik,” tutur Misbakhun.

Oleh karena itu Misbakhun menyebut para kades merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diberdayakan. Politikus asal Pasuruan itu pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.

“Para kepala desa memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal, karena bapak-bapak jugalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada,” ucapnya.

Misbakhun mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi. Ia mengatakan sebaiknya para kades berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal KUR untuk membantu para pelaku UMKM di desa mengakses permodalan.

Namun, Misbakhun juga mengatakan pemerintah memiliki keterbatasan. Dia pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan itu.

“Tentunya kita harus cari akal bagaimana mengatasinya,” katanya.(faz)