Maruf Amin Wakil Presiden RI mengutarakan sindirannya kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) karena belum membentuk Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDKES). Padahal hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah membentuk KDKES dengan total 22 provinsi.
Menurutnya pembentukan KDKES di setiap provinsi penting, karena Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) tidak bisa secara langsung turun ke daerah. Integrasi antara KDKES dan KNEKS itulah yang dimaksud penting.
“Jawa kecuali Jabar ya, seluruhnya ini yang telat Jabar, sibuk soalnya mau jadi capres (calon presiden) cawapres (calon wakil presiden),” kata Ma’ruf dalam Sarasehan Ekonomi Syariah Jawa Timur, di Hotel Sheraton, Surabaya, Rabu (30/8/2023).
“Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin hanya satu dua provinsi saja yang tidak (membentuk KDEKS),” imbuhnya.
KNEKS sendiri memiliki tugas untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.
Guna mengakselerasi fungsi KNEKS di tingkat daerah, perlu KDEKS di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi program-program pemerintah di lapangan.
Mantan Ketua MUI itu ingin supaya KDEKS yang sudah terbentuk. terus bekerja menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah.
“Alhamdulillah ini satu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat sampai ke daerah. Tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup,” katanya
Maruf bilang, KNEKS juga siap membantu KDEKS bila menemui kendala dan masalah. Ia ingin pengurus di daerah melaporkannya secara tertulis.
“Jadi kalau ada masalah saya minta ditulis disampaikan ke KNEKS, di sana ada manajemen eksekutif itu ada yang menangani,” pungkasnya. (wld/ipg)