Pemkot Surabaya Klaim Inflasi Bulan Agustus Terkendali
Senin, 4 September 2023 | 13:57 WIB
Upaya menekan laju inflasi di Kota Surabaya, terus digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal ini karena angka inflasi Kota Pahlawan masih terbilang tinggi dengan statistik month to month (MtM) Agustus 2023 tercatat sebesar 0,14 persen, year to date (YtD) 1,8 persen dan year to year (YtY) 4,33 persen.
Dewi Wahyu Wardani Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, waktu mengudara di Program Semanggi Suroboyo, Jumat (15/9/2023), memaparkan beberapa strategi yang sudah dilakukan.
Di antaranya pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak 2021 yang diketuai langsung oleh Eri Cahyadi Wali Kota. Tim yang secara efektif mulai bergerak pada 2022 itu punya koordinator di masing-masing bidang, yang jumlahnya ada empat.
Untuk bidang keterjangkauan harga dikoordinatori Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), bidang ketersediaan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bidang kelancaran distribusi oleh Dinas Perhubungan, dan terakhir bidang komunikasi efektif dikoordinatori Dinas Komunikasi dan Informasi.
“Kita ada tim inti yang selalu melakukan monitoring (pemantauan) harga di pasar-pasar. Selain itu, juga kita punya aplikasi yang kita kasih nama aplikasi monitoring evaluasi pasar, atau disingkat ‘Amelia’ yang sementara aksesnya hanya dipegang kami (TPID),” ucapnya.
Selain monitoring, lanjut Dewi Wahyu, pihaknya juga menggelar operasi pasar yang dilakukan seminggu dua kali di 17 titik, lewat kerjasama dengan Bulog untuk proses distribusinya.
Seluruh proses distribusi dalam operasi pasar itu dilakukan menggunakan truk-truk milik perangkat daerah (PD) seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Satpol PP dan lain sebagainya sehingga bisa memotong biaya transport.
“Kita juga ada gerakan pangan murah yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKP) yang punya kalender tanam. Karena kalau kita lihat seperti barang-barang yang hortikura itu kan dia agak sensitif ya terhadap cuaca, seperti cabai gitu. Maka dari itu yang handle langsung DPKP,” ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya juga menekankan, seluruh upaya pemkot itu supaya angka inflasi 0,14 persen MtM bisa terus turun.
Di kesempatan yang sama, Dewi Soeriyawati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) menambahkan, monitoring dan kontrol harga Pemkot itu bukan sekedar teori belaka.
Dia juga meminta masyarakat tak khawatir karena pihaknya terus memantau mulai dari distribusi, hingga komoditas tersalurkan atau terjual kepada masyarakat.
“Karena laporan setiap hari harus masuk jadi warga Surabaya tidak usah panik, karena memang kebutuhan untuk pangan ini ini cukup dan dirasa aman. Kami pun akan terus menekan harga beras yang sekarang mahal atau komoditas lain ini untuk turun,” ungkapnya.
Sebagai informasi, melansir data Dinkopdag Kota Surabaya, pada bulan September 2023 terjadi fluktuasi harga dalam berbagai jenis komoditi. Beras premium mengalami kenaikan harga dari Rp13.116 pada awal bulan menjadi Rp13.282 pada pertengahan bulan.
Hal serupa terjadi pada beras medium yang naik dari Rp10.508 menjadi Rp11.258, dan gula pasir dari Rp13.166 menjadi Rp13.250. Sementara itu, harga telur ayam broiler melonjak cukup signifikan dari Rp25.333 menjadi Rp26.000.
Harga minyak goreng curah dan MinyaKita tetap stabil pada masing-masing Rp15.083 dan Rp14.000. Bawang putih dan bawang merah mempertahankan harga mereka masing-masing di Rp32.833 dan Rp21.833.
Namun, terjadi penurunan harga pada cabai rawit, yang turun dari Rp27.833 menjadi Rp24.333, serta pada cabai merah yang mengalami penurunan dari Rp36.500 menjadi Rp26.500.
Terkait hal ini, Arif Candra Kepala BPS Kota Surabaya yang juga hadir dalam Semanggi Suroboyo mengatakan, angka inflasi Surabaya memang bisa disebut ada penurunan, kalau dibandingkan periode Juli 2023 yang mencapai 0,15 persen.
Namun, catatan tersebut masih menjadikan Kota Surabaya dengan inflasi tertinggi kedua di Jawa Timur (Jatim), di bawah Kabupaten Sumenep yang YtD-nya 2,06.
Dia menjabarkan inflasi tersebut hasil dari kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus setiap hari, minggu, hingga bulan.
“Kita setiap minggu mendata. Misalkan bahan pokok, kita data terus setiap dua minggu, setiap bulan, untuk melihat kondisi barang dan jasa terutama yang ada di Surabaya. Selanjutnya, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah ini harus melihat bagaimana cara menurunkan atau me-range terjadinya inflasi,” bebernya.
Arif menyebut hanya ada satu diantara 11 komoditi yang mengalami inflasi, penyumbang tertinggi dari bahan pokok beras dan BBM.
Untuk BBM, diakui akan sulit diintervensi karena segala kenaikan harga merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Kemudian beras juga. Kebutuhan masyarakat kita itu selalu terus continue, terus butuh tiap hari, tiap saat. Suplay-nya kurang tapi demand-nya (permintaan) terus,” ungkapnya.
Sementara dari pandangan akademisi, Ni Made Sukartini Pakar Ekonomi Publik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menambahkan, ketidakseimbangan antara suplay dan demand bisa juga dipicu dari proses-proses produksi yang mempengaruhi penawaran.
“Ada ketidakseimbangan dari sisi biaya atau yang lain, itu menyebabkan surplus yang seharusnya terjadi dari sisi produksi itu tidak terjadi. Sehingga kalau kita kenal itu cost plus inflation atau demand plus inflation,” jelasnya.
Dia mencontohkan dalam kasus naiknya harga beras, proses produksinya kebanyakan belum bisa mengimbangi kebutuhan konsumsi masyarakat karena banyak faktor.
Diantaranya, mulai dari fenomena cuaca, kebutuhan bibit, serta masa panen tiga bulan sekali yang berbanding terbalik dengan beras yang jadi kebutuhan sehari-hari.
“(Seringkali) ketika persediaan di pasar semakin sedikit, masyarakat (justru) punya ekspetasi kalau ketersediaan (stok beras) ini akan berlanjut dalam jangka panjang,” bebernya.
Made juga menjelaskan angka inflasi yang aman yaitu masih berada di bawah kisaran empat persen. Sementara yang membahayakan, kata dia, ketika berada di atas dua digit atau 10 persen.
“Sangat ngeri kalau ketika perubahan harga itu diatas 10 persen dibanding perubahan output yang bisa kita hasilkan, Ketika kita menginginkan yang meningkat adalah produktivitas kita dan bukan faktor harga, maka itu perlu di manage lebih lanjut,” ungkapnya.
“Inflasi itu menjadi sebuah indikator ekonomi yang sebaiknya ditekan sekecil mungkin supaya pertumbuhan yang terjadi itu adalah real,” sambungnya. (bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
