Kemensos Prioritaskan Penanganan Kemiskinan di Kawasan 3T

Tri Rismaharini Menteri Sosial (Mensos) mengatakan kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) sekarang menjadi lokasi penanganan kemiskinan prioritas tinggi yang digiatkan secara intensif oleh jajaran kemensos, untuk menggiring warga setempat bisa hidup mandiri secara ekonomi.

“Sudah saya perintahkan kepada para kepala sentra untuk memetakan potensi apa di daerah-daerah yang dianggap miskin itu, sehingga kita bisa lakukan untuk perbaikan ekonominya. Misalnya, di NTT, potensinya pertanian, maka kita maksimalkan potensinya,” ujar Risma, Kamis (22/6/2023), seperti dikutip dari Antara.

Tujuan penanganan intensif itu, kata Risma, supaya masyarakat bisa memperbaiki hidupnya, dengan keluar dari jurang kemiskinan dan memanfaatkan potensi yang ada.

Adapun penanganan kemiskinan yakni peningkatan kemandirian kepada masyarakat dan sudah mulai dijalankan di Sebatik, Krayan (perbatasan dengan Malaysia), Wini, Malaka, Atambua (perbatasan dengan Timor Leste), Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini), dan Bertam (perbatasan dengan Singapura).

Misalnya di wilayah Wini, lanjut Risma, pengembangan potensi warga digencarkan melalui budidaya bunga matahari yang dinilai mampu meningkatkan daya tarik wisata setempat. Kemensos juga mengajarkan bahwa biji bunga bisa dikelola sebagai bahan dasar minyak goreng, selain memberi bantuan berupa alat membuat kain tenun.

Kemudian, dengan bantuan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), peningkatan kemandirian di daerah Skow sudah dijalankan dengan mendirikan empat kios sebagai tempat untuk masyarakat berdagang hasil pemberdayaan berupa ayam petelur dan ternak babi.

Sejumlah warga juga sudah dikirim oleh Kemensos untuk mengikuti pelatihan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti di Malaka, Kemensos memberikan warga bantuan pemberdayaan berupa ayam petelur dan peralatan untuk membuat kerajinan berupa tas dari tenun, termasuk mendalami potensi pertanian karena ternyata daerah itu memiliki kondisi tanah yang subur dan memilki suhu dingin.

Sementara di Bertam, Kemensos menyediakan perahu untuk anak-anak menyeberang ke sekolah dan fasilitas untuk mereka belajar secara daring.

Risma juga mempertegas bahwa tupoksi Kemensos dalam menangani kasus TPPO ada pada faktor penyebab seperti kemiskinan dan perlindungan korban. Sedangkan kewenangan dalam menindak oknum-oknumnya adalah tugas dari kementerian/lembaga lain.

“Kita dorong pendidikan mereka untuk menekan jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kalau kondisi ekonominya baik, mereka tidak mungkin tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas atau migrasi,” tutupnya. (ant/bnt/bil/iss)