Indonesia Minta Dukungan Belanda Menghapus Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa

Joko Widodo Presiden RI, Sabtu (9/9/2023), menggelar pertemuan bilateral dengan Mark Rutte Perdana Menteri Belanda, di Bharat Mandapam, New Delhi, India.

Dalam pertemuan yang berlangsung di sela KTT G20 itu, kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerja sama bidang pembangunan dan ekonomi.

RI 1 menyebut, ASEAN sudah menyepakati Belanda jadi mitra pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan itu diharapkan bisa meningkatkan kerja sama ASEAN dengan Belanda.

“Walau prosesnya tidak mudah, namun akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih majukan kerja sama ASEAN dengan Belanda,” ujarnya kepada Mark Rutte.

Di bidang ekonomi, Jokowi menyampaikan harapan supaya Pemerintah Belanda mendukung Indonesia mengembangkan teknologi rendah karbon.

Salah satunya, realisasi konversi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan, sebagai tindak lanjut kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP).

Selain itu, Presiden RI meminta Belanda mendorong penghapusan Undang-undang Anti Deforestasi (European Union Deforestation-Free Regulation).

Karena, regulasi yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa tanggal 16 Mei 2023 itu memicu diskriminasi komoditas perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak kelapa sawit.

Kalau terus berlaku, kebijakan Uni Eropa yang dikemas dengan isu perlindungan lingkungan itu berpotensi merugikan jutaan petani kecil di Indonesia.

“Saya juga berharap, Belanda dapat dukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP, serta mendorong penghapusan EU Deforestation-Free Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengapresiasi investasi Belanda membangun Center of Excellence di Kota Surakarta, Jawa Tengah, serta rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi bidang energi baru terbarukan dan perubahan iklim.

Selanjutnya, Presiden Indonesia meminta dukungan PM Belanda untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, sekarang Indonesia sudah melakukan sejumlah reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD.

Sekadar informasi, nilai perdagangan Indonesia-Belanda periode Januari-Juni 2023 tercatat 2,35 miliar Dollar AS.

Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Belanda mencapai 1,87 miliar Dollar AS. Sedangkan impor Indonesia dari Belanda sebanyak 484,9 juta Dollar AS.

Produk ekspor utama Indonesia ke Belanda antara lain asam lemak monikarboksilat industri, minyak sawit, kopra, dan asam monokarboksilat asilik jenuh.

Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Belanda yaitu limbah dan skrap kertas, limbah dan skrap plastik, olahan makanan, mentega dari susu, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang segar.(rid/iss)