Joko Widodo Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022),.
Di hadapan ratusan anggota dewan yang hadir, Presiden mengatakan, Pemerintah merancang pendapatan negara tahun 2023 sebanyak Rp2.443,6 triliun untuk menjalankan agenda pembangunan.
Jumlah tersebut ditargetkan dari penerimaan perpajakan sebanyak Rp2.016,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp426,3 triliun.
Untuk belanja negara dalam RAPBN 2023, Kepala Negara mematok anggaran Rp3.041,7 triliun.
Uang sebanyak itu antara lain akan dipakai untuk belanja Pemerintah Pusat sebanyak Rp2.230 triliun.
Kemudian, dana transfer ke daerah Rp811,7 triliun, dan belanja kesehatan sejumlah Rp169,8 triliun atau sekitar 5,6 persen dari anggaran belanja negara.
Kata Jokowi, anggaran kesehatan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Anggaran kesehatan tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” paparnya.
Lalu, Pemerintah menganggarkan belanja Program Perlindungan Sosial mencapai Rp479,1 triliun.
Jumlah tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jokowi Presiden berharap, bantuan itu mampu memotong rantai kemiskinan di Indonesia.
Berikutnya, Pemerintah menganggarkan Rp608,3 triliun untuk anggaran pendidikan, dan Rp392 triliun untuk belanja infrastruktur.(rid/iss/ipg)