Presiden Ultimatum Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Stop Pengadaan Barang Impor

Joko Widodo Presiden menegur kepala daerah dan jajaran pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, karena anggaran negara yang dialokasikan lebih banyak untuk belanja produk luar negeri.

Presiden prihatin karena barang impor yang dibeli kebanyakan bukan produk teknologi tinggi, seperti pensil, pulpen, buku tulis, dan tempat tidur untuk merawat pasien di rumah sakit.

Bahkan, Jokowi menyebut pengadaan seragam Prajurit TNI dan Polri barangnya berasal dari luar negeri.

Padahal, banyak produsen dalam negeri mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sampai industri besar yang bisa menyediakan barang-barang tersebut.

“Ini kita ngerti enggak hal-hal seperti ini? Jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga nggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya dalam forum Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Jumat (25/3/2022).

Supaya tidak terus-terusan menguntungkan pihak asing, Presiden menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah konsisten membeli barang hasil produksi pabrik dan UMKM dalam negeri.

Selain berpotensi mendatangkan investasi, banyaknya permintaan produk dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dinilai bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

“Kalau impor, pekerjaan ada di sana (luar negeri), bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barangnya kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan,” paparnya.

Menurut Jokowi, sangat bodoh jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN tidak mau menggunakan produk dalam negeri. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan anggaran belanja pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, pemerintah daerah Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun.

Jika sekitar 40 persen dari total anggaran tersebut dipakai untuk membeli barang produksi dalam negeri, Kepala Negara yakin akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mendorong 1,71 persen, dan yang BUMN 0,4 persen,” katanya.

Di hadapan para kepala daerah, menteri dan pimpinan lembaga, Jokowi menegaskan target 40 persen untuk belanja produk dalam negeri harus tercapai bulan Mei 2022.

“Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya,” tegas Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam bakal mengumumkan kepada publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mencapai target.

Sanksinya, Jokowi menyebut pemerintah pusat akan memotong Dana Alokasi Khusus (DAK), dan menahan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.

Sedangkan untuk kementerian/lembaga, presiden bisa mengganti menteri/kepala lembaga yang tidak memprioritaskan penggunaan produk buatan dalam negeri.(rid/bil/ipg)