Presiden Ingatkan Jajarannya Beli Produk Dalam Negeri untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Joko Widodo Presiden menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Menurut presiden, seluruh negara di dunia masih berupaya memulihkan perekonomian yang ‘tiarap’ akibat pandemi Covid-19.

Maka dari itu, Jokowi mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga tidak lagi membeli barang impor dari luar negeri walau pun harganya lebih murah ketimbang produk lokal.

Arahan tegas tersebut disampaikan Kepala Negara pada Selasa (24/5/2022) sore, pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center.

“Ini kan uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat! Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kalau kita melakukan itu,” ujarnya.

Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong produk-produk lokal segera masuk katalog elektronik lokal yang diluncurkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-Katalog Lokal ini syaratnya sudah nggak seperti dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simpel,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara mendorong peningkatan kualitas produk-produk dalam negeri yang ada di dalam e-Katalog Lokal. Sehingga, menggerakkan perekonomian daerah.

“Makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-Katalog akan memacu ekonomi daerah. Saya pastikan itu membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa disadari,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, presiden memerintahkan jajarannya untuk merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi? Ini yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun, agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor,” pungkasnya.(rid/ipg)