Pengamat Ingatkan Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan untuk Menjaga Kepuasan Publik

Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada aspek penegakan hukum dan ekonomi berada di titik paling rendah.

Berdasarkan Survei Litbang Kompas terbaru, kepuasan publik pada aspek ekonomi berada di angka 50,8 persen.

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara keseluruhan pada periode Oktober 2022 adalah 62,1 persen.

Angka tersebut turun 5 persen dibanding survei Juni 2022, atau turun 11,8 persen dibanding survei Januari 2022.

Trubus Rahadiansyah pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti mengatakan, Pemerintah seharusnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan publik.

“Pemerintah menurut saya harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Kemudian, Trubus juga menekankan pentingnya Pemerintah fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan global.

Pemerintah pusat dan daerah pun harus berkolaborasi untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan, termasuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.

“Pangan harus dijaga ketersediaannya karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah sekarang harus fokus pada kementerian-kementerian yang langsung berurusan dengan pangan. Sebenarnya banyak lembaga yang mengurusi pangan, ada Bulog, Badan Pangan, Kementan, dan kementerian lain. Itu harus kolaborasi, koordinasi. Jangan ego sektoral lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan Pemerintah serius memperhatikan faktor distribusi. Apalagi, Pemerintah mempunyai dukungan infrastruktur yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.

“Kan sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya. Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, tapi Pemerintah diam saja. Itu akan membuat kepercayaan publik merosot,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah, kata Trubus juga harus fokus pada konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan mengakses komoditas pangan.

“Dalam hal ini, Pemerintah harus mendorong pemerataan masyarakat bawah pada konsumsi rumah tangga. Jadi, tersedia barangnya dan terjangkau harganya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Trubus juga khawatir dengan kemiskinan ekstrem yang menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kemiskinan ekstrem bisa memicu ketidakpercayaan publik pada Pemerintah.

“Kemiskinan ekstrem ini akan menjadi momok bagi terjadinya public distrust. Saya khawatir itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Ujang Komarudin pengamat politik menilai tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah yang mengalami penurunan hal yang wajar akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Terkait kepuasan masyarakat, responden terhadap pemerintahan Jokowi mengalami penurunan, faktanya memang begitu. Kenaikan BBM itu bisa menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’aruf,” ucapnya.

Sesudah menaikkan harga BBM, Pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Pemberian bantuan itu, kata Ujang memberi pengaruh di masyarakat.

“Ketika menaikkan BBM dibarengi kompensasi pemberian bantuan bagi masyarakat, agar tidak marah, tenang, dan tetap percaya pada Pemerintah. Dengan begitu masyarakat netral, ada yang percaya karena dia dibantu,” tandasnya.(rid/ipg)