Pemkot Surabaya Targetkan Pengentasan MBR di Bawah Rp690 Ribu Selesai 2023

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan, pengentasan warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengeluarannya di bawah Rp690 ribu per bulan, selesai 2023.

Diketahui, pemkot sedang mengklasifikasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan desil. Itu agar intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran dan persoalan kemiskinan segera selesai.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan, pemkot menargetkan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan desil 1 dan 2 pada 2023 mendatang. Dua kategori itu merupakan MBR yang pengeluarannya di bawah Rp690 ribu per kapita.

“Kalau pendapatannya kurang dari itu maka masuk dalam keluarga miskin. Keluarga miskin ini berarti masuknya desil 1,” kata Eri, Selasa (18/10/2022).

Ia menjelaskan, cara pengentasan kemiskinan itu, dengan cara membesarkan pendapatan keluarga.

“Beberapa warga miskin misal tinggal di rusun itu kita kasih pekerjaan. Kita juga lakukan terkait pengeluarannya misal pembayaran rusun dikurangi dan ini sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Eri menyebut, program padat karya yang telah berjalan tak hanya menyasar warga miskin di rusunawa. Tapi juga warga miskin yang tinggal di perkampungan.

“Dulu ada yang mengatakan tidak mungkin warga miskin bisa dapat Rp6 juta. Ternyata dengan (program padat karya) pembuatan paving itu bisa dapat Rp6 juta,” ungkapnya lagi.

Eri juga meminta jajarannya membentuk koperasi bagi keluarga miskin berkeahlian fisik. Sehingga tahun 2023 nanti, mereka bisa mengikuti proyek pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan saluran di perkampungan. Namun sebelumnya dilatih terlebih dahulu.

“Jadi pemkot kalau ada dana kelurahan yang mengerjakan tidak perlu lagi pakai e-lelang, tapi dari warga Surabaya dihitung per orangnya berapa. Inilah salah satu cara mengentas kemiskinan,” jelasnya.

Langkah membuka lapangan kerja melalui sejumlah program padat karya itu menurutnya bantuan yang tidak bersifat sementara.

“Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaannya apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau ngapain. Makanya di Surabaya ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu sebenarnya untuk mengentas kemiskinan,” jelasnya.

Eri menargetkan, tahun 2023 mendatang, persoalan warga miskin yang masuk ke dalam kategori desil 1 dan 2 terselesaikan. Sementara kategori desil 3 dan 4, atau pra-sejahtera, akan dipertahankan agar tidak sampai jatuh miskin.

“Harapan saya di tahun depan, targetnya itu desil 1 dan desil 2 selesai. Jadi yang paling rendah itu desil 1 dan 2. Nanti desil 3 ini kita pertahankan,” jabarnya.

Di tempat terpisah, Anna Fajriatin Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya menjabarkan, penentuan desil ini berdasarkan garis kemiskinan dengan estimasi pengeluaran Rp690 ribu per kapita.

“Kalau berdasarkan garis kemiskinan itu Rp690 ribu estimasi pengeluaran per kapita maka masuk dalam desil 1. Nah, dari desil 1 ini dia akan meningkat ke desil 2,” kata Anna.

Pemeringkatan desil ini menggunakan metode Proxy Means Tests (PMT). Melalui metode ini, data warga akan diolah dalam sebuah sistem. Hasilnya, selanjutnya bisa diketahui warga tersebut masuk ke dalam desil berapa.

“Misalnya si A dimasukkan ke dalam PMT maka akan terolah datanya. Dilihat dari aset, status rumah, pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan lain-lain. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi desil. Jadi terolah dalam sebuah sistem,” ucapnya.

Ia juga menerangkan, nantinya hasil dari pemeringkatan desil tersebut akan dimasukkan ke dalam SK Wali Kota Surabaya. Sehingga, akan ada prioritas penyelesaian pengentasan kemiskinan di Surabaya berdasarkan desil.

“Namun itu beda dengan kemiskinan ekstrem yang di SK kan dari pusat. Jadi itu di SK kan sendiri-sendiri dan kemiskinan ekstrem adalah bagian dari pada kemiskinan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan verifikasi dan kroscek 23.523 data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat. Data tahun 2019 ini, berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Hasil dari kroscek data tersebut yang selanjutnya akan menjadi sasaran prioritas intervensi Pemkot Surabaya ke depannya. Tentunya mereka yang mendapat intervensi adalah warga ber-KTP dan domisili di Kota Surabaya. (lta/iss)