Pemkot Surabaya Siapkan Skema Kebijakan untuk Tekan Kemiskinan

Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan berbagai skema kebijakan untuk dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta menekan kemiskinan di Kota Pahlawan, Jatim, pada tahun 2022.

“Secara umum sudah ada skema dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Tapi, untuk tahun 2022, pemkot akan berikan Intervensi bagi mereka yang masuk kategori MBR,” kata Armuji Wakil Wali Kota Surabaya di Surabaya, Senin (3/1/2022).

Diketahui profil penduduk miskin Surabaya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,23 persen atau sebesar 152.489 jiwa mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang hanya 5,02 persen.

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab angka kemiskinan di Kota Surabaya mengalami kenaikan di antaranya aktivitas perekonomian masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19 dan terjadi inflasi umum karena berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Armuji menyampaikan, database Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya ada 314.837 keluarga. Sedangkan 991.930 jiwa yang masuk dalam kategori MBR nantinya akan mendapatkan intervensi kebijakan.

“Yang MBR akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan intervensi kebijakan seperti pendidikan, kesehatan bahkan untuk mengakses dunia kerja baik melalui pelatihan maupun bursa kerja,” kata Armuji seperti yang dilansir Antara.

Tidak hanya itu, Armuji juga menjelaskan bahwa warga yang terdaftar dalam status MBR juga mendapatkan prioritas untuk menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, mendapatkan rumah susun hingga bantuan permakanan lansia, anak yatim piatu dan disabilitas.

“Selain itu, kami juga sharing data dengan Kemensos untuk diusulkan masuk menjadi penerima manfaat program bansos di pemerintah pusat,” katanya.(ant/tin/den)