Pemerintah Tetapkan Enam Fokus Kebijakan dalam Menggunakan APBN 2023
Kamis, 1 Desember 2022 | 17:46 WIB
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, Pemerintah sudah menyusun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.
Dalam keterangan pers, siang hari ini, Kamis (1/12/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, Menkeu mengatakan defisit APBN tahun depan berada di bawah tiga persen, sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Defisit APBN tahun depan mengecil, di angka Rp598,2 triliun atau 2,84 persen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB),” ujarnya.
Sri Mulyani memaparkan, target pendapatan negara tahun 2023 sebanyak Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun.
Sedangkan belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun.
“Untuk belanja negara, fokusnya yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menkeu memerinci alokasi APBN 2023 untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun, akumulasi belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah Rp305,6 triliun, dan pembiayaan Rp69,5 triliun.
Untuk bidang kesehatan, anggarannya sebanyak Rp178,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun, dan transfer ke daerah Rp60 triliun.
Sementara itu, anggaran bantuan sosial untuk memberikan perlindungan kalau terjadi guncangan ekonomi sebanyak Rp476 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari anggaran pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.
Selanjutnya, untuk ketahanan pangan, Menteri Keuangan mengalokasikan Rp104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun.
Alokasi anggaran bidang energi termasuk subsidi dan kompensasi mencapai Rp341,3 triliun, dengan rincian subsidi dan kompensasi Rp339,6 triliun, dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.
Kemudian, anggaran bidang infrastruktur tahun depan mencapai Rp392,1 triliun, dengan rincian belanja pusat Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, dan pembiayaan Rp86 triliun.
Anggaran pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh institusi terkait termasuk tahapan pemilu mencapai Rp316,9 triliun.(rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
