Pemerintah Mendorong Peran dan Momentum Pertumbuhan UMKM Lewat 4 Hal Ini

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai tantangan, yakni kurangnya akses pasar, sumber daya manusia yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju, dan juga keterbatasan akses ke layanan keuangan. Kondisi ini juga diperparah infrastruktur yang kurang memadai di daerah terpencil.

“Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total kegiatan bisnis. Mereka bahkan menyerap 97 persen lapangan kerja dan menyumbang 60 persen dari PDB kita,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari laman resmi kemenkeu.go.id, Rabu (24/8/2022).

Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah berupaya menjaga peran dan momentum pertumbuhan UMKM dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui empat hal.

Pertama, dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berupa jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan bandara, namun juga infrastruktur konektivitas digital.

“Kami menganggarkan anggaran yang cukup besar, agar kami dapat memastikan bahwa daerah terpencil di sekitar 20.000 desa di Indonesia akan terhubung melalui Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga mereka semua yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital,” jelasnya.

Kedua, memberikan dukungan melalui program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra Mikro. Ini karena sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal, dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya.

Kemudian hal ketiga, pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024.

Terakhir, melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM.

“Dukungan Pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita perlu menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM,” pungkasnya.(des/dfn/ipg)