Pemerintah Harus Cepat Atasi Masalah Minyak Goreng Sebelum Ramadhan

Fahira Idris anggota DPD RI mengatakan, sampai saat ini persoalan minyak goreng belum juga selesai. Masyarakat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Fahira minta Pemerintah lebih cepat dan sigap menormalkan kembali ketersediaan dan harga minyak goreng seperti sediakala, terlebih sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadhan yang biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok, satu di antaranya minyak goreng.

Fahira mengungkapkan, harusnya terobosan Pemerintah terutama lewat kebijakan Domestic Mandatory Obligation (DMO) di mana para eksportir CPO (Crude Palm Oil) harus mengalokasikan 20 persen (mulai 10 Maret 2022 menjadi 30 persen) dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri dan Domestic Price Obligation (DPO) yaitu menerapkan HET minyak goreng menjadi Rp 14.000 per liter menjadi solusi yang tepat menormalkan kembali minyak goreng. Namun, ternyata dua kebijakan utama ini tidak mampu menuntaskan persoalan minyak goreng sehingga masyarakat belum bisa bernapas lega.

“Artinya, di lapangan ada hambatan serius sehingga dua kebijakan ini tidak efektif. Pemerintah dengan kewenangan yang besar harusnya bisa cepat memberantas hambatan ini. Jangan sampai hingga nanti masuk Ramadhan persoalan minyak goreng ini belum juga selesai. Kita semua tahu akibat tingginya permintaan biasanya harga berbagai kebutuhan pokok jelang Ramadhan naik. Jika persoalan minyak goreng ini tidak cepat diselesaikan atau dibuat normal kembali, sungguh akan membebani masyarakat. Ada jutaan UMKM yang mengandalkan minyak goreng untuk memproduksi produknya, jangan sampai usaha mereka terhambat,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Fahira meyakini, Pemerintah mempunyai kemampuan dan kewenangan yang optimal serta sudah mengetahui persoalan utama kenapa persoalan minyak goreng ini masih terus berlarut. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian dan kecepatan bertindak memutus lingkaran yang membuat masyarakat sulit mengakses minyak goreng sesuai HET.

“Jangan sampai rakyat berpikir Pemerintah tidak berdaya menyelesaikan persoalan minyak goreng yang sudah belarut-larut ini. Saya pribadi masih meyakini Pemerintah mempunyai kemampuan yang optimal menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja butuh kecepatan yang optimal untuk memutus rantai yang membuat minyak goreng sulit diakses. Saya berharap sebelum Ramadhan persoalan minyak goreng ini bisa tuntas dan kembali normal seperti sediakala,” pungkas Fahira.(faz/ipg)