Pakar Ekonomi Usul Kenaikan Harga Pertalite dan Turunkan Harga Pertamax

Fahmy Radhi, Ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan pertamina menaikkan harga pertalite dan menurunkan harga pertamax untuk mempersempit disparitas harga antara kedua jenis BBM tersebut.

“Dengan menaikkan harga pertalite dan menurunkan harga pertamax secara bersamaan dengan selisih Rp1.500 per liter, kebijakan harga ini diharap akan mendorong konsumen pertalite migrasi ke pertamax secara suka rela,” ujar Fahmi, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/8/2022).

Menurutnya, komunikasi publik secara masif, perlu dilakukan mengenai penggunaan pertamax yang lebih bagus untuk mesin kendaraan dan lebih irit supaya menarik minat masyarakat untuk beralih dari pertalite ke pertamax.

Sampai Juli 2022, pertamina melaporkan konsumsi bahan bakar minyak jenis pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi tersebut membuat kuota pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Kondisi itu menimbulkan dilema bagi pemerintah yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, karena jika kuota pertalite ditambah, itu akan meningkatkan beban APBN untuk subsidi menjadi lebih dari Rp600 triliun. Namun, jika kuota pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Fahmi menjelaskan, selain memperkecil disparitas harga antara pertalite dan pertamax, pemerintah juga harus menetapkan segera peraturan Presiden yang menegaskan pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor, kendaraan angkutan orang serta angkutan barang untuk mencegah kuota BBM bersubsidi tidak jebol.

Ia menilai, platform MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi tepat sasaran, bahkan justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses.

“Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi, tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Arifin Tasrif Menteri ESDM hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi, karena konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity yang akan tetap mengkonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan.

Ia pun mencontohkan tabung elpiji tiga kilogram yang tertulis hanya untuk orang miskin, namun faktanya lebih 60 persen konsumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi terbuka. (ant/des/ipg)