Memotret Perkembangan Pertanian Jatim Melalui Sensus BPS di Tahun 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur bakal mengadakan Sensus Pertanian (ST) 2023 untuk memotret perkembangan dan kondisi pertanian saat ini.

Sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1963 ini bertujuan untuk mendukung kebijakan nasional dan global dalam menentukan arah perkembangan pertanian.

Dadang Hardiawan Kepala BPS Jatim menjelaskan kalau sektor pertanian sekarang ini sudah jauh mengalami perkembangan. Mulai dari pemanfaatan lahan kecil hingga melibatkan teknologi.

“Dengan data yang dihasilkan dari sensus pertanian nantinya pemerintah membentuk policy supaya bisa mengatasi problem dari sektor pertanian,” ujar Dadang waktu ditemui usai membuka Sosialisasi ST 2023 di Malang, Selasa (13/12/2022).

Sensus pertanian ketujuh di Indonesia ini akan digelar pada 1-31 Mei 2023 di 38 Kabupaten/Kota di seluruh Jatim. Dan fokus terhadap pendataan tujuh subsektor pertanian

Dadang menjelaskan tujuh sub sektor yang menjadi fokus BPS antara lain adalah pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, palawija, holtikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Karena sektor pertanian telah mengalami perkembangan pesat, Dadang berharap pertanian dengan lahan sempit juga tidak luput dari pendataan sensus.

Misalnya seperti di Kota Surabaya, menurut Dadang saat ini sudah ada metode urban farming. Yang mana masyarakat bisa bercocok tanam dengan lahan seadanya. Hal itu biasa disebut dengan hidroponik.

“Karena sekarang ada yang namanya urban farming. Sekecil apapun harus ada pendataan,” katanya.

Selain itu, Dadang berambisi untuk menghasilkan data sensus berstandar internasional dengan mengacu pada sistem FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation).

FAO atau yang dikenal dengan WCA (World Programme for the Census) telah diadopsi oleh 18 negara di dunia yang bakal melakukan sensus pertanian di 2023.

Dadang juga menyebut kalau sensus pertanian 2023 menggunakan moda pendataan yang melibatkan tiga unit usaha pertanian.

Antara lain UTP (Usaha Pertanian Perorangan), lalu UPB (Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum) dan UTL (Usaha Pertanian Lainnya).

Sensus pertanian di Jatim bakal mengerahkan 56.078 petugas untuk pencacah UTP dan 169 petugas untuk UPB dan UTL.

“Sensus pertanian harus bisa menjawab kebutuhan data di level nasional maupun global,” pungkas Dadang.(wld/iss/ipg)