PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis untuk 5.740 warga yang tersebar di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.
Ida Nuryatin Finahari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian ESDM menuturkan dalam program BPBL, pemerintah akan membantu pembiayaan pemasangan instalasi listrik rumah, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO), Biaya Penyambungan Baru (BP) serta pengisian token listrik perdana.
“Program BPBL ini menggunakan APBN Tahun Anggaran 2022 merupakan bukti negara hadir dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi untuk memenuhi target 100 persen. Semoga dengan bantuan ini, masyarakat tidak mampu mendapatkan akses listrik yang andal, aman, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” terang Ida pada acara peresmian Program BPBL di Desa Samberan Kecamatan Kanor Bojonegoro, Sabtu (15/10/2022).
Program BPBL sendiri diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T dan/atau memenuhi kriteria sebagai calon penerima BPBL yang divalidasi oleh kepada desa/lurah atau pejabat yang setara.
Sementara itu Ratna Juwita Sari Anggota Komisi VII DPR RI menjelaskan bahwa BPBL ini merupakan program berkelanjutan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik khususnya masyarakat miskin. Ia juga memastikan akan mengawal program BPLB terutama bagi daerah yang masih belum teraliri listrik.
“Berkat sinergi dan kerjasama yang baik antara Kementerian ESDM dan PLN, sehingga dapat memberikan bantuan listrik gratis ini. Pada intinya program ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat. Pemasangan BPBL 450 VA gratis ini semoga dapat meringankan beban masyarakat dan dapat menjaga stabilitas ekonomi. Program ini tentunya akan terus ditingkatkan pada 2023, dan pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA yang memenuhi persyaratan,” ucapnya.
Lasiran General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur mengungkapkan dalam program BPBL ini PLN berkomitmen untuk mendukung program pemerintah memberikan akses listrik yang merata ke seluruh Indonesia.
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mana intinya adalah menyiapkan ketersediaan dan ketercukupan energi serta elektrifikasi bagi keluarga miskin. Nantinya penerima bantuan akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan token listrik perdana,” jelas Lasiran melalui keterangan tertulis.
Lasiran berharap melalui program ini, warga yang sebelumnya belum mendapatkan listrik PLN karena tidak mampu, dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Menyambut baik Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis, Agus Syaiful Arif Camat Kanor mengapresiasi Pemerintah, Kementerian ESDM dan PLN.
“Kami sangat berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan, program ini sinergi dengan program dari Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan bantuan pemasangan listrik dan pembangunan infrastruktur, semoga ke depan program ini masih berlanjut dan memberikan manfaatnya,” ungkap Agus.
Siti Marwiyah, salah satu penerima bantuan asal Bojonegoro menuturkan rasa suka citanya mendapat bantuan sambung baru listrik gratis.
“Saya sebelumnya menyalur dari rumah orang tua. Alhamdulillah senang akhirnya bisa punya listrik sendiri. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada keluarga kami, sekarang tidak perlu menyalur lagi,” tutur Siti.
Sejak Agustus 2022, PLN telah merealisasikan program sambungan baru gratis, tahap I hingga III telah menyala 1.631 pelanggan, target untuk tahap III total sebanyak 5.740 pelanggan akan selesai pada 23 Oktober 2022. Program yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu ini akan menyasar 80.000 rumah tangga tidak mampu belum berlistrik di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur sendiri tercatat sebanyak 18.022 rumah tangga tidak mampu yang menjadi sasaran penerima bantuan.(iss)