Komisi VI DPR: Pemerintah Harus Perhatikan Produktifitas Rakyat Pasca Menaikan Harga BBM

Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi VI DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bansos terkait dampak kenaikan harga BBM dan krisis yang membayangi ekonomi dunia saat ini.

Menurut Deddy, pemerintah dalam hal ini kementerian teknis, juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif.

“Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktifitas rakyat,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/9/2022)

Kata dia, harga BBM yang baru disesuaikan itu harusnya juga diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu.

Menurut Deddy, pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, demikian juga pelaku usaha kecil, industri rumah tangga dan kendaraan angkutan umum dan angkutan tertentu.

“Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat,” ungkap Deddy.

Untuk itu, Deddy meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat.

Deddy berharap agar aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif, dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan yang tegas untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Sembako itu untuk rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi ada banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.

“Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka,” ujar Deddy.

“Inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini, tutup Deddy.(faz/ipg)