Komisi C DPRD Kota Surabaya Soroti Angka Retribusi PD Pasar Surya

Belum maksimalnya pendapatan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya dari hasil retribusi pasar membuat Edy Suhadi Anggota Komisi C DPRP Kota Surabaya memberi catatan pada PD Pasar dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (5/4/2022).

“Semua kendala yang ada di pasar itu harus dibenahi, kalau tidak dibenahi sampai kapan pun akan tetap merugi,” kata Edy kepada suarasurabaya.net.

Dalam rapat LKPj PD Pasar, para pimpinan Komisi C banyak menyorot soal retribusi pasar yang tidak berubah selama kurang lebih 20 tahun itu sehingga pihak Panitia Khusus (Pansus) merekomendasikan adanya kenaikan angka retribusi.

“Kalau ada beberapa kesulitan yang dialami oleh PD Pasar harusnya disampaikan ke kita, supaya kita dari jajaran Komisi C bisa membuat rekomendasi dalam bentuk Perda,” kata Edy.

Dalam rapat tersebut, PD Pasar Surya memaparkan hasil laba yang didapat pihaknya sebesar Rp 340 juta dengan deviden sebesar sekitar Rp 160 juta dengan total kurang lebih 14.000 jumlah pedagang.

Namun angka tersebut dirasa masih minim oleh Pansus Komisi C mengingat angka retribusi pasar sebesar Rp 30-40 ribu yang ditetapkan oleh PD Pasar Surya yang berlandaskan SK Direksi Tahun 2010 itu tidak berubah selama 20 tahun.

“Belum lagi sejumlah pedagang yang berada di luar lokasi pasar itu apakah sudah ditarik retribusi yang sudah ditentukan, oleh karena itu kondisi yang terjadi di pasar saat ini harus dibenahi supaya kucuran dana yang diberikan pemerintah tidak mengalami kerugian,” tutur Edy.

Sebagai upaya penilaian di lapangan, Komisi C akan membuat agenda menghadirkan jajaran Satpol PP untuk menjelaskan dan memberikan penilaian mengenai kondisi pasar di Surabaya yang berjumlah 67 pasar.

Pada kesempatan yang sama Sutjahjo Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Surya menyampaikan mengenai beberapa kesulitan yang dialami oleh pihaknya saat ini.

“Karena memang di masa pandemi yang sulit ini kami belum melakukan kajian, sehingga nanti kalau sudah memungkinkan bakal dilakukan kajian yang akan diberikan ke bagian perekonomian,” ujar Sutjahjo yang ditemui setelah rapat LKPj.

Sutjahjo juga mengungkap kondisi inflasi yang kini terjadi turut mempengaruhi keputusan penambahan angka retribusi pasar.

“Sebelumnya pada Tahun 2019 kami sudah mengkaji untuk kenaikan angka itu, namun pada 2020 hingga 2021 terjadi pandemi,” imbuhnya.

Merespon para pedagang yang disebut kurang tertib oleh Pansus Komisi C, Sutjahjo mengatakan bahwa pihaknya sudah menertibkan para pedagang itu namun kontrol kondisi di pasar tidak sepenuhnya berada di bawah wewenangnya.

Terkait kajian kenaikan angka retribusi pasar, Sutjahjo mengatakan belum bisa memutuskan kapan akan mulai ditentukan.

“Kami akan melakukan kajian kembali dan akan melakukan pertemuan dengan dewan, namun pada tahun 2022 ini angka retribusi masih belum bisa dinaikkan,” pungkasnya.(wld/ipg)