Ketua MPR Ingatkan Presiden soal Potensi Ancaman Resesi Global

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI menilai pemerintah perlu segera menyusun prioritas dan realokasi anggaran secara tepat untuk mengantisipasi dampak kondisi global yang diperkirakan semakin tidak menentu. Mulai dari masih adanya efek pandemi Covid-19, ditambah konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

“Kebijakan burden sharing yang tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang,” kata Bamsoet pada Sabtu (13/8/2022), sehari setelah rapat konsultasi bersama para Ketua Lembaga Tinggi Negara, termasuk Joko Widodo Presiden.

Sementara untuk strategi jangka panjang, kata dia, membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

“Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah,” jelas Bamsoet.

Sebelumnya, Joko Widodo Presiden menargetkan defisit anggaran pada tahun 2023 bisa di bawah tiga persen, maksimal 2,8 persen. Menurut Bamsoet, butuh kerja keras untuk merealisasikannya mengingat kondisi pemulihan global yang tidak menentu.

Peningkatan utang yang signifikan juga menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa.

Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia mencapai USD 21,6 miliar per bulan. Sementara posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli 2022 masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional

Di sisi lain, krisis pangan dan krisis energi global juga harus diantisipasi untuk me-minimalisir dampak buruk bagi Indonesia, dan tidak berimbas pada Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Tantangan lainnya adalah inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi tahunan per Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen. Penyumbang inflasi dari kenaikan harga cabai merah, kenaikan tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit. Diperkirakan dan pada bulan Agustus inflasi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen.

Namun demikian, kata Bamsoet. Ada sisi positif yang Indonesia miliki berdasarkan hasil survei Bloomberg, Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat resiko resesi yang kecil, hanya 3 persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa (40 hingga 55 persen) ataupun negara Asia Pasifik (pada rentang antara 20 hingga 25 persen).

Ketua MPR menambahkan, pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital dan pembangunan Ibu Kota Negara, ditunjang keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan, merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang. Sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.

“Untuk itulah diperlukan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa yang menjadi pijakan bagi pemerintahan periode-periode berikutnya agar tetap menjalankan arah pembangunan bangsa secara tepat, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045,” terang Bamsoet.

Ia mencontohkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bagian dari proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan.

“Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi. Jika hanya diatur melalui Undang-Undang, rawan ‘ditorpedo’ dengan Perppu. Karenanya sangat penting agar landasan IKN juga diperkuat dengan keberadaan PPHN, yang tidak bisa ditopedo oleh Perppu maupun di judicial review di MK,” pungkas Bamsoet. (faz/iss)