Kepala Bappenas Tegaskan Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Belanja Produk Dalam Negeri

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mau pun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sehingga, tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya.

Suharso Monoarfa Menteri Perencaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan, salah satu sektor yang digenjot adalah belanja produk dalam negeri.

Produk dalam negeri yang dimaksud harus benar-benar tinggi tingkat kandungan dalam negerinya. Bukan barang impor yang cuma diganti kemasannya.

“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya. Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (25/8/2022), di Kantor Presiden, Jakarta,

Suharso menyebut Indonesia sudah melakukan lompatan yang signifikan. Indikatornya, semakin banyak jumlah produk lokal dalam daftar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data Bappenas, tahun ini sudah ada sekitar 600 ribuan produk dalam negeri. Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk dalam negeri yang masuk daftar LKPP mencapai dua juta.

“Indonesia sudah melakukan lompatan yang luar biasa. Kalau sebelumnya cuma 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah satu juta, dan tahun depan dua juta,” sebutnya.

Suharso menambahkan, Joko Widodo Presiden mengingatkan supaya pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jangan sampai tertinggal dari perusahaan besar dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas bilang, Pemerintah tengah menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal. Salah satunya, lewat e-katalog lokal.

Dengan pemanfaatan e-katalog lokal, Suharso berharap produk lokal bisa menjadi idola di negeri sendiri.

“Diharapkan kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi, ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu menggeliat,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Suharso mengakui masih ada sejumlah kendala dalam proses transformasi pengadaan konvensional menuju digital. Tapi, dia optimistis proses digitalisasi bisa terlaksana secara bertahap.

“Big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” pungkasnya.(rid/ipg)