Joko Widodo Presiden RI memaparkan tiga strategi yang bisa diterapkan negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan ekonomi kawasan.
Tiga poin strategi itu disampaikan Jokowi, pagi hari ini, Minggu (13/11/2022), di acara ASEAN Global Dialogue: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Kota Phnom Penh, Kamboja.
“Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ujarnya.
Pertama adalah penguatan fiskal. Presiden Indonesia mendorong supaya seluruh negara ASEAN menciptakan ruang fiskal demi stabilitas keuangan.
Selanjutnya, efisiensi belanja dan alokasi anggaran untuk program mitigasi dampak krisis termasuk jaring pengaman sosial masyarakat kurang mampu perlu menjadi prioritas.
Kemudian, dukungan kepada sektor yang berdampak pada ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil.
Karena, sektor tersebut melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mewakili 90 persen dunia usaha di kawasan ASEAN.
Poin strategi kedua yang disampaikan Presiden RI di hadapan para pemimpin negara ASEAN adalah penguatan dukungan keuangan internasional.
Jokowi menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis, dan meminimalisir dampaknya melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan itu penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” paparnya.
Strategi ketiga, Jokowi Presiden mendorong perdagangan dunia diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang.
Menurutnya, sampai sekarang masih ada kesulitan bagi negara-negara berkembang yang ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Presiden RI kembali menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara untuk menghadapi ancaman krisis.(rid)