Faktor Eksternal Bisa Memicu Kenaikan Inflasi dan Memperlambat Pemulihan Ekonomi Nasional

Faisal Rahman Ekonom Bank Mandiri mengatakan, inflasi tahun ini bisa mencapai 6,27 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dari proyeksi Pemerintah yang menargetkan inflasi di bawah 5 persen.

Selain lonjakan inflasi, dia memprediksi Bank Indonesia (BI) akan terus menaikkan suku bunga acuan.

“Kami prediksikan suku bunga acuan BI bisa mencapai 5 persen pada akhir tahun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Dia melanjutkan, penyebabnya antara lain tekanan eksternal berlanjut dari agresifnya banyak bank sentral di negara-negara besar dalam menaikkan suku bunganya yang berujung pada risk off sentiment pada negara sedang berkembang termasuk Indonesia (capital outflow).

“Kemudian, fear of global recession juga menaikkan risiko turunnya surplus neraca dagang akibat turunnya permintaan dan turunnya harga komoditas. Kedua hal tersebut memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah,” katanya.

Dari sisi domestik, lanjut Faisal, inflasi masih diperkirakan akan terus mengalami kenaikan sampai akhir 2022.

Sementara itu, musim dingin di belahan dunia Barat diprediksi akan membuat inflasi di negara-negara Barat naik. Di Indonesia, musim hujan, libur Natal dan liburan tahun baru (Nataru) 2023 berpotensi mendorong inflasi.

“Musim hujan atau basah seperti sekarang ini dapat memberikan tekanan bagi produksi pangan. jadi, tekanan inflasi dari pangan masih akan berisiko menaikkan inflasi. Selain itu, libur Nataru juga memberikan dampak musiman di mana permintaan biasanya naik. Sehingga, meningkatkan demand pull inflation,” jelasnya.

Inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi, menurutnya menjadi tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia. Baru-baru ini, Bank Dunia menurunkan lagi proyeksi pertumbuhan China dan Asia pada umumnya.

Perang antara Rusia dan Ukraina pun masih terus berlanjut. Tapi, kata Faisal, masih ada peluang perekonomian Indonesia tumbuh di tengah tantangan global tersebut.

Kalau perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut, kemungkinan permintaan energi dari Indonesia masih ada walau terjadi perlambatan dari China.

“Kondisi itu menjadi salah satu alasan yang membuat kita bisa mempertahankan surplus neraca dagang berbulan-bulan. Peluang surplus masih ada, namun menyusut di ke depannya,” ungkap Faisal.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyebut, keberhasilan menekan angka inflasi volatile food menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan supaya bisa segera melakukan antisipasi kalau terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan.

Pemerintah pusat melalui TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga dan melakukan perluasan kerja sama antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

“Seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu mencapai 3-5 persen,” paparnya.

Sementara itu, Eko Listiyanto Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan, sektor pangan sangat menentukan pengendalian inflasi.

“Mengapa pangan? Karena pada umumnya inflasi daerah dipicu kurangnya ketersediaan pangan,” tuturnya.

Maka dari itu, lanjut Eko, perluasan kerja sama antardaerah dan optimasilisasi sektor distribusi sangat penting dilakukan. Walau pun, tidak semua daerah punya kapasitas produksi pangan yang mumpuni.

“Nah, masalahnya transaksi pangan antara daerah penghasil dengan daerah-daerah yang bukan penghasil masih terbatas, baik karena jauhnya jarak, mau pun terbatasnya jumlah pedagang antardaerah dan antarpulau yang menjadi faktor pengungkit transaksi antar daerah,” tambahnya.

Sebagai alternatif, Eko menyarankan daerah yang punya kemampuan produksi pangan baik mampu memaksimalkan produksi pangan seperti daerah berprestasi yang mendapat hadiah dari Pemerintah Pusat.

Dia optimistis cara itu bisa membantu pemerintah daerah menurunkan angka inflasi di wilayahnya.(rid/ipg)