Ekonom Menilai Koordinasi TPIP dengan TPID Kunci Suksesnya Pengendalian Inflasi

Piter Abdullah Direktur Eksekutif Segara Institute mengatakan, fenomena kenaikan inflasi jelang akhir tahun yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) adalah fenomena wajar.

Menurutnya, sejauh ini kenaikan inflasi masih cukup terjaga. Tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi.

Dia menilai, salah satu faktor yang membuat inflasi di Tanah Air terkendali adalah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Antisipasi Pemerintah terhadap inflasi dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat-daerah dan berbagai lembaga berperan signifikan terhadap terjaganya inflasi Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Inflasi di Indonesia, lanjut Piter, lebih banyak disebabkan oleh faktor suplai dan distribusi. Dengan adanya kerja sama yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah, dan Bank Indonesia (BI), angka inflasi masih bisa terkendali.

“Dengan adanya TPID dan TPIP, Pemerintah dan BI bisa bekerja sama meningkatkan koordinasi menjaga suplai dan distribusi secara baik. Hasilnya, inflasi sejauh ini tidak melonjak tinggi meski harga BBM subsidi sempat naik,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, koordinasi menjaga inflasi itu harus terus dilakukan jelang Nataru, antara lain dengan mengamankan stok berbagai komoditas dan menjamin kelancaran distribusi.

“Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi selama Nataru, Pemerintah bisa melakukan hal yg sama, meningkatkan koordinasi menjaga ketersediaan suplai dan distribusi,” sebut Piter.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyampaikan arahan terkait strategi TPIP dan TPID dalam pengendalian inflasi jelang akhir tahun.

“Pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, karena ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, supaya dana itu bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) TPIP dan TPID di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022).

Sementara itu, Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan, penggunaan dana transfer daerah untuk mengatasi inflasi pangan boleh disasar ke pembangunan infrastruktur pertanian.

“Ada dana transfer daerah juga dana desa, tinggal di fokuskan ke infrastruktur pertanian. Jangan buat gapura atau buat pembangunan yang tidak punya dampak langsung ke penurunan inflasi. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah penting. Tapi, harus difokuskan ke sarana prasarana pertanian, contohnya irigasi, atau jalan untuk akses petani ke pasar,” tegasnya, Selasa (29/11/2022).

Bhima menambahkan, koordinasi antardaerah harus berjalan baik untuk mencapai tujuannya menjaga inflasi serta daya beli masyarakat.

“Pemda melalui BUMD bisa bekerja sama dengan daerah lain memastikan stok pangan lancar, misalnya ada daerah yang surplus pangan atau panen raya, bisa dibeli BUMD di daerah lainnya. Dengan saling koordinasi dan menutup defisit stok maka inflasi daerah bisa terkendali,” jelasnya.

Selain itu, untuk memastikan petani tetap berproduksi, pemerintah daerah perlu memastikan alokasi subsidi pupuk mencukupi. Sehingga, biaya input pertanian bisa lebih rendah.

“Petani selama ini sangat sensitif soal stok pupuk subsidi, kalau pupuk mahal maka harga jual produk pertanian ikut naik,” tandasnya.(rid/ipg)