DPR Minta RAPBN 2023 Usulan Pemerintah Melindungi Rakyat Kecil

Puan Maharani Ketua DPR RI menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan, dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).

Legislator dari PDI Perjuangan itu berharap pemerintah dalam RAPBN 2023 tetap mengalokasikan dana subsidi buat masyarakat yang membutuhkan.

“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” ujarnya usai rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR, pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebanyak 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB.

Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi 2023, pemerintah mengusulkan target 5,3-5,9 persen. Sedangkan inflasi di kisaran 2,0-4 persen.

Lebih lanjut, Ketua DPR menyampaikan dukungan atas kebijakan APBN 2023 yang dirancang untuk merespons dinamika perekonomian domestik dan global.

Kebijakan APBN tahun depan juga harus bisa menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

“DPR RI dan pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi, dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” katanya.

Terkait proses pemulihan ekonomi, Puan meminta tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin.

Menurutnya, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara. Karena, pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

“Kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 senilai Rp350 triliun yang difokuskan untuk subsidi BBM dan listrik agar harga Pertalite tidak naik, dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” tuturnya.

Putri dari Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengingatkan, RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19, serta harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali menggeliat.

“Tensi geopolitik Rusia dan Ukrania yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. APBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara akibat perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” lanjutnya.

Mantan Menko PMK itu optimistis kebijakan fiskal APBN 2023 dirancang secara cermat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional.

Di samping itu, Puan mengingatkan pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan.

“DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.(rid/faz)