Bebas Safeguard Duty, Panel Surya Indonesia Siap Bersaing di Amerika Serikat

Panel surya Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules/CSPV buatan Indonesia siap bersaing di Amerika Serikat (AS) sesudah bebas dari bea masuk tindakan pengamanan (safeguard duty) dari Pemerintah AS.

Dokumen kebijakan tersebut ditandatangani langsung Joe Biden Presiden AS.

Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, dengan dikecualikannya Indonesia dari bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) peluang bagi eksportir solar panel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke AS.

“Pemerintah merespons dan menyambut baik keputusan AS mengecualikan produk solar panel Indonesia dari perpanjangan pengenaan BMTP. Hal ini menjadi angin segar bagi eksportir solar panel Indonesia untuk kembali membuka dan memperluas akses pasar di AS,” ujarnya secara virtual, Jumat (4/3/2022).

Informasi bebasnya produk surya panel terkena BMTP disampaikan Atase Perdagangan Washington DC dalam dokumen ‘Proclamation To Continue Facilitating Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled Into Other Products) under Section 201’ yang dirilis 4 Februari 2022.

Dokumen itu sekaligus memperkuat laporan akhir penyelidikan safeguard untuk produk solar panel yang telah dirilis Otoritas AS pada 8 Desember 2021 lalu.

Produk solar panel yang diinvestigasi tersebut meliputi produk solar panel dalam bentuk sel dan modul.

Dalam laporan tersebut, United States International Trade Commission (US ITC) selaku otoritas penyelidikan kembali merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama empat tahun.

Keputusan tersebut berlaku untuk semua negara kecuali negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan pangsa impor di bawah 3 persen.

Indrasari Wisnu Wardhana Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengatakan, eksportir solar panel Indonesia harus memaksimalkan kesempatan melakukan ekspor ke AS.

“Pemerintah Indonesia mendorong eksportir solar panel di Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal guna meningkatkan ekspor ke pasar AS, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah pandemi,” kata Wisnu.

Sebelumnya, otoritas AS telah mengenakan BMTP produk solar panel sejak 23 Januari 2018 hingga 6 Februari 2022.

Selanjutnya, pengenaan BMTP kembali diperpanjang selama empat tahun hingga 6 Februari 2026 atas permohonan dari industri solar panel dalam negeri AS.

Pemohon mengklaim telah terjadi kerugian serius akibat lonjakan impor produk solar panel pada 2015-2018.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya supaya lolos dari kebijakan pengenaan BMTP yang diberlakukan AS.

Natan Kambuno Direktur Pengamanan Perdagangan menanggapi keputusan AS dengan optimisme tinggi.

Dia menilai, Pemerintah Indonesia terlibat aktif dan kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan guna membela pengusaha/eksportir Indonesia.

Di sisi lain, otoritas penyelidikan AS juga transparan dan objektif dalam investigasi safeguard solar panel tersebut.

“Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) terlibat aktif selama proses penyelidikan dengan menyampaikan sejumlah pembelaan tertulis kepada otoritas AS. Selain itu, proses penanganan penyelidikan ini diikuti dengan kooperatif dengan tujuan agar Indonesia dibebaskan dari BMTP sehingga memberikan peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jaringan pasar di AS,” terang Natan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2022, nilai ekspor produk solar panel Indonesia ke dunia cenderung mengalami tren peningkatan 12,26 persen dalam lima tahun terakhir (2016-2021).

Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke AS untuk produk itu terjadi pada 2021 senilai USD 22,69 juta.

Pada tahun tersebut, AS menjadi negara tujuan ekspor produk solar panel Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 34 persen.

Selain AS, negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk solar panel adalah Singapura, Belanda, Tiongkok, dan Jepang.(rid/iss)