Kemenkeu Yakin Resesi Ekonomi Global Tidak Berdampak ke Indonesia
Rabu, 20 Juli 2022 | 10:42 WIB
Bank Indonesia mengumumkan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen.
Ini diumumkan Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia usai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022.
“Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga,” kata Perry, Kamis (21/7/2022) dalam keterangan resmi Bank Indonesia.
Perry menjelaskan, inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan.
Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2022 tercatat 4,35 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55 persen (yoy).
“Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63 persen (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi.
“Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada 2023,” kata Perry.
Atas ketetapan itu, Perry melanjutkan, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan di antaranya memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.
Kemudian melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit Konsumsi.
Serta memperluas QRIS antarnegara antara lain melalui akselerasi implementasi, piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) dengan negara-negara di Asia, serta melaksanakan Pekan QRIS Nasional untuk pencapaian target 15 juta pengguna baru.(dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
