Pemerintah Rumuskan Formula untuk Mengatasi Masalah Pasokan Batu Bara Dalam Negeri
Jumat, 7 Januari 2022 | 13:59 WIB
Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai, larangan ekspor batu bara yang diterapkan Pemerintah Indonesia tidak akan mempengaruhi iklim investasi.
Dalam keterangan pers di Jakarta, tadi siang, Jumat (7/1/2022), Bahlil menyatakan mendukung investasi. Tapi, dia bilang pemerintah tetap memprioritaskan urusan dalam negeri.
Menurutnya lebih baik mendahulukan kebutuhan nasional daripada menerima keuntungan dari aktivitas ekspor batu bara tapi banyak daerah yang mati listrik.
“Nggak ada pengaruhnya ke investasi. domestic market obligation (DMO) kalau gak dipenuhi gimana, mana lebih buruk? Kita nggak ekspor batu bara listrik kita nyala, atau kita ekspor batu bara tapi listrik kita mati?” ujarnya.
Kepala BKPM menyebut, keran ekspor batu bara akan kembali dibuka kalau kebutuhan batu bara dalam negeri dan cadangan untuk pembangkit listrik sudah terpenuhi.
“Kita tetap penuhi dulu dalam negeri, baru kita ekspor lagi. Kalau sudah selesai minggu-minggu besok dan ada kepastian 5-6 juta batu baranya, ya boleh kita ekspor,” tegasnya.
Sekadar informasi, PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) sempat mengalami kekurangan pasokan batu bara. Per tanggal 5 Januari 2022, PLN kekurangan sekitar 6,1 juta ton batu bara.
Minimnya stok batu bara itu berpotensi mengganggu operasional sekitar 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU( dengan kapasitas daya 10 ribu Mega Watt. Sehingga, sekitar 10 juta pelanggan PLN terancam mengalami pemadaman listrik.
Merespon kondisi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan larangan ekspor batu bara mulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2022.
Larangan ekspor terpaksa dilakukan Kementerian ESDM akibat menipisnya pasokan batu bara untuk PLTU milik PT PLN, dan independent power producer.(rid/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
