Pimpinan MPR Minta Presiden Copot Menkeu, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadirannya dalam undangan rapat membahas anggaran MPR, Sri Mulyani Indrawati (SMI) Menteri Keuangan menjelaskan kalau agenda tersebut berbarengan dengan agenda rapat dengan Presiden.

Selain itu, kata Menkeu, rapat berikutnya juga berbarengan dengan rapat Badan Anggaran DPR RI di mana Menkeu juga wajib hadir.

“Undangan dua kali, 27 juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wakil Menteri. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” tegas Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Dianggap Tidak Etik dan Tidak Cakap, MPR Minta Jokowi Mencopot Sri Mulyani

Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui, menurut Menkeu, tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” jelasnya.

Kata dia, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

“Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian,” pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Fadel Muhammad Wakil ketua MPR menyatakan pihaknya kecewa dengan Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan yang dinilai tidak memperhatikan kebutuhan anggaran lembaga tersebut.

MPR meminta kepada Jokowi Presiden memberhentikan SMI sebagai Menteri Keuangan. Fadel mengaku berbicara mewakili para pimpinan MPR yang baru melakukan rapat pada hari ini.

Rapat itu membicarakan wacana amandemen konstitusi terhadap Pokok-pokok Haluan Negara dan masalah anggaran lembaga.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11/2021).

Dia mengaku pihaknya melaksanakan rapat dengan Sri Mulyani yang janji setuju sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR akan dilaksanakan 6 kali dalam setahun. Realisasinya cuma empat kali.

Sementara , Bambang Soesatyo Ketua MPR RI menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI meminta Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.

Karena Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” tegas Bamsoet di Jakarta, Selasa (30/11/2021).(faz/wld)

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Menjelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global