Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp1,257 triliun untuk masyarakat. Baik untuk membangun tempat ibadah, lembaga pendidikan, san kegiatan masyarakat.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memastikan, dana hibah itu siap cair pada 2021 ini. Dia nyatakan itu saat Sosialisasi Bantuan Hibah Tahap II 2021 di salah satu Hotel di Kota Malang.
Dia tekankan kepada seluruh pihak, baik calon penerima maupun jajaran Pemprov Jatim agar memastikan bahwa dana hibah Pemprov Jatim itu benar-benar tersalurkan utuh ke masyarakat.
Dia berpesan, kalau sampai ada tanda-tanda penyelewengan oleh oknum siapa pun bisa segera laporkan ke aparat hukum atau langsung kepadanya. Supaya ada perbaikan sistem penyaluran hibah.
Untuk pertama kalinya, kata Khofifah, dia hadir dalam sosialisasi bantuan hibah seperti itu. Karena dia ingin memastikan dana itu utuh tanpa terkurangi tersalurkan ke masyarakat.
“Karena saya sempat mendengar ada yang tidak utuh menerimanya. Saya minta ke depan hal itu tidak terjadi lagi,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (30/3/2021).
Pada 2021 ini, kata Khofifah, ada sebanyak 4.638 penerima bantuan hibah Pemprov Jatim. Mereka telah terseleksi dan terverifikasi dari total 10 ribu lebih yang mengajukan bantuan hibah.
Jumlah itu meliputi 657 perbaikan dan pendirian sarana Ibadah yang setara Rp157,3 miliar, juga 2.988 pembangunan lembaga pendidikan dari jenjang SD sampai SMA dan Pondok Pesantren setara Rp770,8 miliar.
Selain itu dana hibah juga akan diberikan kepada 993 kelompok masyarakat dan lembaga/organisasi masyarakat dengan nilai setara Rp329,5 miliar.
“Jangan ada pemotongan. Karena selain itu melanggar ketentuan juga pasti mengurangi kuantitas dan kualitas. Saya pesan, jaga amanah ini,” kata Khofifah.
Segala bentuk penyelewengan oleh oknum, dia imbau agar segera dilaporkan. Dia pun berjanji akan melindungi privasi pelapor. Tujuannya supaya pemotongan dana hibah tidak terjadi lagi.
“Saya akan jaga privasi jenengan. Silahkan laporkan detail. Jangan buat surat kaleng,” ujarnya. Dia berharap, keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat bisa memaksimalkan pengawasan.(den/iss/ipg)