Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,5 Persen

Joko Widodo Presiden, Senin (16/8/2021) siang ini, menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 beserta Nota Keuangan dalam forum Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden mengatakan, penetapan asumsi indikator ekonomi makro berpijak pada kebijakan reformasi struktural, serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia.

Di hadapan Anggota DPR RI dan DPD RI serta peserta sidang, Jokowi bilang tahun 2022 Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian.

Selain karena pandemi, Indonesia juga harus siap menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan peningkatan dinamika geopolitik.

Karena itu, kata Presiden, APBN Tahun Anggaran 2022 harus antisipatif dan fleksibel merespons ketidakpastian, serta tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

“Berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam kebijakan fiskal tahun 2022,” ujar Presiden.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan pemerintah tahun 2022 di antaranya pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5 sampai 5,5 persen, dan Inflasi dijaga pada level 3 persen.

Kemudian, Rupiah diperkirakan ada di kisaran Rp14.350 per Dollar AS, dan Suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen.

Lalu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan 63 Dollar AS per barel, sedangkan lifting minyak diperkirakan 703 ribu barel per hari, dan gas bumi diperkirakan mencapai 1.036.000 barel setara minyak per hari.

“Kami akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Kami akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden bilang arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko supaya keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati.

“Semua itu untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” imbuh Presiden.

Konsolidasi fiskal tahun 2022, sambung Jokowi, akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.

Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong  pertumbuhan.

“Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan,” katanya.

Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan.

Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

“Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil,” tandasnya.(rid/tin/den)