Pemerintah menyerap dana Rp13,15 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp56,69 triliun.
Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilaporkan Antara, Selasa (27/7/2021), menyebutkan hasil lelang sukuk ini melebihi target indikatif Rp12 triliun.
Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS14012022 sebesar Rp1 triliun serta imbal hasil rata-rata tertimbang 3,00 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 14 Januari 2022 ini mencapai Rp6,12 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 3,00 persen dan tertinggi 3,15 persen.
Untuk seri PBS031, jumlah dimenangkan mencapai Rp5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,56981 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2024 ini mencapai Rp14,18 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4,53 persen dan tertinggi 4,8 persen.
Untuk seri PBS032, jumlah dimenangkan mencapai Rp4,35 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,29997 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026 ini mencapai Rp13,27 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,27 persen dan tertinggi 5,5 persen.
Untuk seri PBS030, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,65 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,93968 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 ini mencapai Rp5,32 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,92 persen dan tertinggi 6,15 persen.
Untuk seri PBS029, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,50495 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 15 Maret 2034 ini mencapai Rp9,3 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,49 persen dan tertinggi 6,67 persen.
Pemerintah tidak memenangkan penawaran dari seri PBS028 mengingat lelang sudah melebihi target indikatif, meski permintaan masuk mencapai Rp8,48 triliun.
Dengan lelang tersebut, maka realisasi penerbitan sukuk negara hingga Januari-Juli 2021 telah mencapai Rp174,09 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan skema penempatan langsung atau private placement senilai Rp6 triliun.
Penerbitan SUN dengan seri FR0082 dan FR0064 masing-masing senilai Rp3 triliun ini menggenapi jumlah penerbitan SUN sejak awal 2021 sebesar Rp438,24 triliun.(ant/iss)