OJK Terbitkan Aturan Akselerasi Layanan Perbankan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK atau POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum untuk mendorong agar bank mengakselerasi layanan perbankan digital di Tanah Air yang semakin dibutuhkan.

“Pada dasarnya POJK mengenai bank umum itu saya ingin tekankan, itu tidak memberikan beban baru kepada perbankan kita, tapi ini justru akan memberikan landasan bagaimana perbankan kita nanti di tengah pandemi yang belum tahu kapan selesainya, kita berikan landasan yang lebih baik supaya mereka cepat mengakselerasi perbankan digitalnya,” kata Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dalam sebuah seminar virtual di Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Dalam beleid baru itu, OJK memperkuat aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru, aspek operasional, sampai pengakhiran usaha antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank dan jaringan kantor, peningkatan modal bagi pendirian bank baru, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital atau pendirian bank digital.

Otoritas juga mendorong percepatan transformasi dan akselerasi digital, serta mempertegas pengertian bank digital.

Selanjutnya, OJK juga mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan melalui sinergi perbankan khususnya bank berbadan hukum Indonesia yang bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam kelompok usaha bank serta memperluas layanan.

“Tentunya yang paling penting di POJK No 12 ini, kami juga akan mensinergikan antara bank induk dengan anak, antara bank induk dengan bank syariahnya atau dengan Unit Usaha Syariah atau UUS-nya, akan kami sinergikan sehingga mereka nanti akan jadi kuat. Kemudian akselerasi mengenai konsolidasi juga akan kami atur di sana. Nanti bank-bank yang akan jadi bank digital akan mentransformasikan layanan jadi digital. Dia akan jadi jelas dalam POJK No 12 itu,” ujar Heru.

OJK juga menerbitkan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Dalam beleid itu, OJK melakukan penguatan perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari pendekatan modal inti atau capital-based approval menjadi pendekatan berbasis risiko atau risk-based approval.

OJK mengakselerasi transformasi digital dengan memberi ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial, sehingga mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan.

Otoritas pun melakukan percepatan perizinan produk bank melalui penyederhanaan klasifikasi produk dan penyelenggaraannya sehingga tercipta level of playing field yang sama dalam industri perbankan, serta mendukung time to market produk bank yang lebih cepat.

“Yang penting dalam POJK No 13 tentang Penyelanggaran Produk Bank Umum kita juga akan mulai mengatur secara prinsipal. Jadi artinya bagaimana kita nanti mengakselerasi transformasi digital kalau bank nanti akan menerbitkan produk tidak semuanya perlu izin dari OJK,” ujarnya.

Produk-produk yang sifatnya dasar, kata dia, bank dipersilahkan tetap melakukan. Tetapi untuk produk-produk lanjutan, OJK akan mengenalkan apa yang dinamakan product piloting.

Bila bank akan menerbitkan produk yang sifatnya lebih advanced, sebelum peluncurannya ke masyarakat, OJK akan meminta bank untuk melakukan piloting di masyarakat yang terbatas atau untuk pegawainya dulu.

“Dengan begitu nanti tidak ada keluhan, silakan anda launching,” kata Heru.

Menurut Heru, kedua aturan itu dirilis dengan tujuan agar industri perbankan lebih lincah dan lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.(ant/den)