Menkeu Menyebut Peningkatan Aktivitas Konsumsi Modal Kuat Pemulihan Ekonomi Tahun Depan

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan mengatakan, peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat menjadi bekal kuat dalam proses pemulihan ekonomi tahun 2022 mendatang.

Menurutnya, Consumer Confidence Index masyarakat sudah mulai pulih bahkan mendekati angka sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Purchasing Managers Index juga mengalami kenaikan seiring keberhasilan pemerintah menekan penyebaran Virus Corona Varian Delta,” ujarnya siang hari ini, Senin (29/11/2021), sesudah acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, di Istana Negara, Jakarta.

Selain itu, Sri Mulyani juga melihat adanya indikator pertumbuhan lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik.

Di sisi lain, dia menyebut tahun depan Indonesia akan mengalami defisit 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp868 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, dan nilai tukar mata uang Rp14.350 per Dollar AS.

Kemudian, suku bunga surat berharga negara 10 tahun 6,8 persen, harga minyak 63 Dollar AS per barrel, lifting minyak 703 ribu barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran menurun 5,5 sampai 6,3 persen, dan tingkat kemiskinan turun antara 8,5 sampai 9 persen.

Lalu, gini ratio antara 0,376-0,378, indeks pembangunan manusia meningkat di level 73,41 sampai 73,46, nilai tukar petani dijaga di angka 103 sampai 105, dan nilai tukar nelayan 104 sampai 106.

Sekadar informasi, berdasarkan undang-undang, pendapatan negara tahun 2022 dipatok sebanyak Rp1.846,1 triliun, bersumber dari perpajakan Rp1.510 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun.

Sedangkan belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat mencakup 82 Kementerian/Lembaga sebanyak Rp1.944,5 triliun, dan Rp769,6 triliun untuk TKDD.(rid/iss/ipg)