Laporan Kinerja Kemenkeu di Rapat Komisi XI DPR RI

Indikator-indikator kinerja utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam 5 tahun terakhir, mulai dari penerimaan perpajakan, yield Surat Berharga Negara (SBN), hingga dwelling time menunjukkan kinerja optimal. Hal itu disampaikan Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/9/2021).

“Kami lihat dari penerimaan perpajakan sudah mulai recover, kemudian indeks ketimpangan antar-wilayah yang sempat menurun agak meningkat sedikit, dwelling time ini terutama nanti dalam proses recovery ekonomi harus tetap dijaga menjadi efisien, SBN yield kita sudah cukup menurun bahkan sekarang untuk yang 10 tahun bisa di bawah 6 persen,” kata Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, nilai kinerja dari anggaran Kemenkeu juga tetap terjaga bagus. Terlihat dari opini BPK atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BA BUN) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dan Laporan Keuangan Kemenkeu mendapatkan opini WTP sepuluh kali berturut-turut.

“Terhadap kami tetap WTP 10 kali untuk yang BA 15, BA BUN 5 kali, dan LKPP 5 kali. Kami tetap menjaga untuk nilai-nilai kinerja yang lain seperti reformasi birokrasi walau pun terjadi penurunan sedikit tapi tetap kami jaga di 87,6 dan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kemenkeu juga tetap terjaga,” ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan, Kemenkeu adalah satu di antara lembaga yang sangat besar tapi mampu menjalankan balanced scorecard secara konsisten terutama dikaitkan dengan prioritas nasional yang digariskan oleh Presiden, kemudian diterjemahkan menjadi kinerja organisasi.

“Ini adalah pola dan desain organisasi di Kemenkeu berdasarkan tujuan atau tugas-tugas utama yang mungkin sering agak misleading, karena kalau kita bicara tentang prioritas nasional yang digariskan Bapak Presiden itu sering terjemahannya untuk proyek, jadi Kemenkeu itu kelihatannya kayak tidak relevan ke proyek karena kita tidak punya proyek, tapi tanpa kemenkeu tanpa pajak, ya, enggak akan ada proyek nasional,” jelas Sri Mulyani.

Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 mengalami dampak yang sangat extraordinary, Menkeu mengungkapkan bahwa Kemenkeu tetap mendapatkan berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Penghargaan internasional didapat dari bidang keorganisasian dan terkait tugas dan fungsi utama, sementara penghargaan nasional didapat dari bidang layanan publik, digitalisasi layanan, bidang kelembagaan, dan bidang kehumasan.

“Saya sangat menghargai jajaran Kemenkeu yang terus untuk menjaga kinerjanya. Untuk organisasi Kemenkeu kami mendapatkan penghargaan tahun lalu dari Corporate University, Stateperson Award, Debt Management Office, kemudian medali emas untuk Top Performance Award,” kata Menkeu.(faz/tin/den)