Jumlah Pengusaha Masih Rendah, Indonesia Belum Bisa Menjadi Negara Maju

Jumlah pengusaha (entrepreneur) di Indonesia masih rendah dibanding dengan negara lainnya. Di negara yang sudah benar-benar maju, misalnya, jumlahnya mencapai 12-14 persen dari total populasi penduduknya. Sementara Indonesia masih di angka tiga persen.

“Kesejahteraan sebuah negara salah satunya ditentukan dari jumlah entrepreneur yang ada di negara itu. Kita di bawah tiga persen, cuma 8 juta. Dan 65-70 persennya UMKM,” kata Abdul Latief pendiri Hipmi di acara Diklatda III BPD Hipmi Jatim secara virtual, Sabtu (23/10/2021).

Di acara bertema “Jatim Bangkit dan Beraksi” itu, Abdul Latief mengatakan, ada sejumlah tanda atau faktor yang menjadikan sebuah negara dikatakan sebagai negara maju.

Di antaranya, pendapatan penduduk per kapita mencapai di atas 55.000 dolar AS per tahun. Bandingkan dengan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang hanya mencapai 3.000-4.000 dolar AS per tahun.

Untuk itu, kata Abdul Latief, perlu kerja keras untuk memunculkan pengusaha-pengusaha baru. Dia pun berharap bahwa 50 tahun ke depan, jumlahnya di Indonesia sudah mencapai sekitar 12 sampai 14 persen.

Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur di acara yang sama mengatakan, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Jatim dan Indonesia secara umum semua pihak bisa berperan serta.

Untuk mencapai percepatan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan bersama, salah satu upaya yang menurutnya perlu digalakkan adalah dengan menciptakan para pengusaha baru yang diharap mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kalau ada entrepreneur baru, maka ada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja bisa menabung, bisa investasi, dan seterusnya. Bahkan, akan muncul pasar dan permintaan baru, dan selanjutnya akan muncul lagi entrepreneur baru. Siklusnya seperti itu,” kata Adik.

Namun kata Adik, ada beberapa kendala yang dihadapi Jawa Timur dan Indonesia secara umum untuk menciptakan para pengusaha baru itu. Salah satunya adalah kurangnya dukungan sistem Pendidikan di Indonesia.

Banyak pengusaha, kata dia, juga mengeluhkan rendahnya kualitas SDM lulusan SMK dan Perguruan Tinggi. Padahal harusnya mereka diciptakan untuk menjadi enterpreneur atau tenaga kerja yang memang benar-benar siap kerja.

“Lulusan SMK dan perguruan tinggi ini, menurut kami, belum sesuai dengan kebutuhan industri dan wirausaha. Prinsipnya, pendidikan di SMK dan dan perguruan tinggi itu terdisrupsi semua,” kata Adik.(man/den)