Jokowi Presiden Meresmikan Penyaluran Program Bansos Tahun 2021

Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Senin (4/1/2021), meresmikan secara simbolis penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahun 2021, untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Prosesi peresmian penyaluran bansos berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Turut hadir sejumlah menteri, antara lain Muhadjir Effendy Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Tri Rismaharini Menteri Sosial.

Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan, bansos tahun ini masih diarahkan untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan akibat pandemi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung bansos seluruh Indonesia pada masyarakat penerima untuk PKH, program sembako dan program bansos tunai. Kami harapkan bantuan ini meringankan keluarga yang terdampak Covid-19, sekaligus menggerakkan ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ada tiga program bansos senilai Rp110 triliun yang anggarannya berasal dari APBN 2021, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program BST dengan anggaran Rp12 triliun, menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Tanah Air.

Penyaluran bantuan uang Rp300 ribu per bulan terhitung mulai Januari sampai April 2021, dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

Khusus untuk bantuan tunai, Jokowi Presiden kembali mengingatkan uang bantuan itu tidak boleh untuk membeli rokok.

“Jangan digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di masa pandemik ini. Program bantuan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga,” katanya.

Selain itu, Presiden juga menegaskan, tidak ada potongan biaya dalam proses penyaluran bantuan tunai.

“Pesan ini saya ulang-ulang terus agar jelas bahwa bantuan sosial tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ke penerima dan tetangga yang tidak datang, dikasih tau kalau tidak ada potongan karena bantuan dikirim langsung ke penerima baik lewat bank pemerintah mau pun kantor pos,” tegasnya.

Presiden juga mengimbau para menteri dan gubernur mengawal proses penyaluran bansos supaya cepat, tepat sasaran dan tidak ada potongan. Sehingga, dampak ekonomi bisa muncul dan rakyat tidak menunggu terlalu lama.

Kemudian, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa sembako senilai Rp200 ribu per bulan untuk 18,8 juta penerima.

Lalu, Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021 menargetkan 10 juta penerima manfaat yang disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tiap tiga bulan sekali.

Tahap pertama, bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober.(rid/iss/ipg)