Tidak Ingin Jadi Penonton, DPRD Gresik Tunggu Data Kebutuhan Tenaga Kerja Smelter Freeport

Moch Abdul Qodir Ketua DPRD Gresik berharap kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan smelter Freeport di Gresik dapat membantu meningkatkan fiskal Kabupaten Gresik.

“Saat JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) menjadi KEK dan di dalamnya ada smelter Freeport, kami harap bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik,” ujarnya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (19/10/2021).

Setidaknya ada dua dampak positif yang diharapkan Abdul Qodir. Pertama dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua, serapan tenaga kerja. Mengingat masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik.

“Sebelum pandemi di angka lima persen. Setelah pandemi pengangguran naik signifikan di angka delapan persen lebih. Harapan kami dengan adanya smelter ini bisa menyerap 40-50 persen tenaga kerja di Gresik,” kata Qodir.

Bahkan saat membahas APBD 2022, kata Abdul Qodir, DPRD berharap Freeport tidak hanya menyewa tapi membeli smelter di wilayah KEK Gresik karena lebih menguntungkan. Pertimbangannya, ada aturan khusus terkait dengan pajak di KEK yang bisa diterima daerah. Di sisi lain daerah harus banyak memberikan insentif terhadap kawasan ekonomi khusus tersebut.

Kalau tidak bisa banyak menambah fiskal, DPRD ingin pembangunan smelter Freeport bisa menyerap banyak tenaga kerja asal Jawa Timur, khususnya Gresik. “Kami perlu tahu spek yang dibutuhkan. Kalau jasa konstruksi kami siap dengan lulusan SMK yang cukup banyak. Paling tidak kami minta data kebutuhan tenaga kerja smelter yang sampai sekarang belum kami dapatkan dari Pak Bupati,” kata Abdul Qodir.

Menurutnya, smelter boleh menggunakan tenaga kerja asing jika memang tidak ditemukan tenaga kerja dalam negeri yang sesuai dengan tugasnya.

Selain perihal pajak dan tenaga kerja, Gresik juga memiliki ribuan UMKM yang di antaranya bergerak di bidang katering yang sudah tersertifikasi halal MUI. “Harapan kami UMKM itu bisa kerja sama dengan smelter,” kata dia.

Besok, Rabu (20/10/2021), DPRD Gresik akan rapat dengan pengelola JIIPE dan selanjutkan dengan Pemkab Gresik untuk mengetahui sejauh mana Pemkab berperan aktif memantau proses pembangunan smelter. “Harapan kami tahun depan Kabupaten Gresik punya APBD Rp4 triliun karena belanja kami sdh sekitar Rp3,5 triliun. Kami harus mengejar pembangunan infrastruktur jalan penghubung,” ujarnya.(iss/rst)