Begini Penjelasannya, Kenapa Pemerintah RI Menerapkan PPKM daripada Lockdown

Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan memaparkan, setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pemerintah memilih penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) daripada lockdown seperti negara lain.

“Jadi memang sempat ada perdebatan, tetapi esensinya yang terjadi dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi,” kata Suahasil dalam diskusi daring di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Suahasil, alasan utama penerapan PPKM adalah lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam. Seperti terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan, dan kaya. Ada pula kelompok masyarakat di perkotaan dan pedesaan dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.

Dari sektor keuangan di Indonesia pun, kata dia, tampak terjadinya dinamika lapisan masyarakat Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp1 juta dan di atas Rp10 juta.

Dia menjelaskan, masyarakat dengan tabungan di bawah Rp1 juta sudah mulai menarik uangnya untuk kebutuhan sehari-hari di tengah Covid-19. Sedangkan nilai tabungan di atas Rp10 juta justru meningkat di tengah pandemi.

Dalam konteks yang beragam itu, pemerintah menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang memerlukan, terutama untuk orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi masyarakat yang perlu bantuan dan hidup di atas garis kemiskinan, juga perlu dibantu.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga, meski masyarakat yang berada di garis kemiskinan hanya sekitar 6,5 juta keluarga.

Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga hingga bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan desa itu sendiri.

Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah terus memikirkan bagaimana menciptakan satu set kebijakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan lapisannya di tengah pandemi.

“Negara kita bukan negara kecil, ada 270 juta penduduk dengan 34 provinsi yang karakteristiknya beda-beda. Ini yang perlu kita perhatikan, setiap level pemerintahan perlu memperhatikan itu dengan baik,” tutup Suahasil.(ant/den)