Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR menegaskan, meskipun di banyak sektor mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021.
Hal ini disampaikan Said menanggapi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif mencapai 7,07 persen year on year (yoy) pada triwulan II-2021, dibandingkan periode sama tahun lalu.
Kata Sa’id, beberapa tantangan itu di antaranya sejak 3 Juli 2021 hingga rencananya 9 Agustus 2021 pemerintah kembali memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di segenap wilayah, yang awalnya mencakup Jawa – Bali, kemudian di turunan areanya beberapa kota, dengan membuat level PPKM. Namun banyak daerah yang masih dalam area level 4 PPKM. Kebijakan ini sebagai langkah pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan Covid-19 yang mulai naik di bulan Mei 2021.
“Saya memperkirakan akibat kebijakan ini akan mengibatkan pelambatan ekonomi kita di kuartal III 2021. Pada kuartal III 2021 saya memperkirakan ekonomi kita akan masih ke level kontraksi 1,7 – 2%,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (6/8/2021).
Agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam, Said mengharapkan pemerintah disiplin mencapai target penurunan Covid-19 dengan kebijakan PPKM ini.
“Sekedar sebagai refleksi pada 3 Juli 2021 saat awal PPKM diberlakukan terdapat 27,913 kasus positif Covid-19, sampai 1 Agustus 2021 kasus positif Covid-19 masih 30.738 dan 4 Agustus 2021 kasus positif masih mencapai 35.867. Saya berharap tingkat efektivitas kebijakan PPKM ditingkatkan, sehingga PPKM tidak berkepanjangan, dan kasus positif Covid-19 menunjukan penurunan signifikan. Dengan keberhasilan pengendalian covid19, dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 -5,2%,” jelasnya.
Seiring makin besarnya tingkat kasus positif Covid-19 di desa desa, ditambah dengan data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terkontraksi 8,16%, kata dia, keadaan ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan. Sebab bila kasus positif Covid-19 di desa meningkat, ditengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda, pertama, akses layanan kesehatan di desa tidak sebanyak di kota, yang berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 lebih tinggi. Kedua, terganggunya suplai pangan nasional. Untuk itu, keduanya harus diantisipasi oleh pemerintah.
Dari sisi konsumsi, sebagai akibat dampak PPKM, menurut Said, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.
“Untuk dilapis rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya,” kata Sa’id.
Said menjelaskan, seiring dengan meningkatnya laju ekspor dam impor, dimana pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78% (y o y) dan impor tumbuh 31,22% (y o y), maka pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran cukup tinggi, maka berbagai kejadian seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Joko Widodo Presiden.
Dia mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan.
“Pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan kita yang konsekuensinya akan menekan rupiah kita. Namun peluangnya potensi ekspor kita akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional kita. Total ekspor kita ke AS pada tahun 2021 sebesar 12% dari total ekspor,” tegas Said.(faz/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
