Satgas PEN Yakin Bisa Mencapai Target Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) optimistis bisa merealisasikan target penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sampai akhir tahun 2020.

Budi Gunadi Sadikin Ketua Satgas PEN mengatakan, sampai akhir tahun ini, anggaran Rp695 triliun untuk penanganan Covid-19 ditargetkan terserap ke dalam enam program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Keenam program terbagi di bidang Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Program Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda, serta Pembiayaan Korporasi.

Untuk empat program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN dengan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp400 triliun dengan realisasi per September mendekati Rp200 triliun.

“Kami akan memastikan masyarakat termiskin di lapisan terbawah mendapatkan bantuan selama masa sulit ini melalui program Perlindungan Sosial. Kami juga akan fokus pada sektor UMKM, karena itu dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia, juga berkontribusi lebih dari 55 persen ekonomi nasional,” ungkap Budi di Kantor Presiden, Jakart, Rabu (2/9/2020).

Pada program Perlindungan Sosial, lanjut Budi, pemerintah menyediakan anggaran Rp204,95 triliun dan sudah terserap sebesar Rp101,06 triliun atau 49,31 persen. Lalu, pada sektor UMKM, anggaran yang harus disalurkan sebanyak Rp123,46 triliun dengan serapan sementara Rp52,03 triliun atau 42,14 persen.

Untuk Sektor K/L dan Pemda, alokasi anggarannya sebanyak Rp106,5 triliun dan sudah terserap Rp14,92 triliun atau 14,06 persen. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi tersedia anggaran Rp53,60 triliun.

Dari data realisasi anggaran sementara, Budi menyebut akhir tahun ini Satgas PEN harus bisa merealisasikan sisa penyaluran lagi yang sekitar Rp218 triliun.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan program yang mendapat alokasi cukup besar ada pada Perlindungan Sosial, seperti Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp37,4 triliun. Realisasi saat ini sudah mencapai 71 persen dengan target penerima sebanyak 10 juta Kepala Keluarga (KK) termiskin.

“Kami yakin kami akan mencapai target penyaluran Rp37 triliun hingga akhir tahun 2020. Saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp27 triliun. Sekarang ini ada kenaikan realisasi sebesar 13 persen sejak Juli hingga September atau dalam 40 hari pertama,” ungkapnya.

Lalu, program lain yang juga akan membawa dampak besar bagi masyarakat, menurut Budi, Program Kartu Sembako. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp43,6 triliun dan sudah terealiasi 62,5 persen dengan target sebanyak 20 juta KK atau sekitar 80 juta jiwa yang masuk kategori termiskin.

“Sejauh ini, realisasi sudah tercapai sekitar Rp27 triliun dari Rp42 triliun anggarannya. Kami yakin ini dapat tercapai,” tegas Budi.

Di sisi lain, Budi mengakui ada beberapa program Perlindungan Sosial yang masih terus diupayakan realisasinya dapat tercapai. Seperti, Program Bantuan Langsung Tunai Desa dengan anggaran Rp31,8 triliun dan baru bisa realisasi sekitar 30 persen atau Rp10 triliun.

Target penerima sebanyak 11 juta KK. Walau pun demikian, penyalurannya tetap mengalami kenaikan 10 persen sejak diluncurkan pada Juli 2020.

“Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya. Daripada menyerahkan uang secara langsung pada masyarakat miskin di desa, yang mungkin mereka sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa,” jelasnya.

Program lainnya yang perlu dibenahi, menurut Budi, ada pada sektor UMKM. Dalam Program Subsidi Bunga UMKM, anggaran yang disediakan sebesar Rp35 triliun. Tapi, realisasinya baru tercapai Rp3 triliun atau persentasenya 7,20 persen.

Namun, dana yang tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp317 triliun.

“Kami menyadari anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya, kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM,” jelas Budi.

Selain itu, ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Joko Widodo Presiden. Yang pertama menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi saat ini sudah mencapai 31,79 persen.

“Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya,” jelasnya.

Lalu program selanjutnya yang baru diluncurkan adalah Subsidi Gaji pada para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Anggaran tersedia Rp37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp19 triliun atau 7,9 persen.

“Presiden berulang kali mengatakan untuk berjuang yang terbaik pada kuartal ini (ketiga) agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik,” tegas Budi.

Lebih lanjut, Budi menginformasikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar USD 1 triliun atau sekitar Rp14.500 triliun. Jadi, kalau dibagi empat, maka maka tiap kuartal sekitar Rp3.600 triliun. Pada kuartal lalu, Budi mengakui ada pertumbuhan negatif, sebanyak minus 5 persen.

“Kalau dikatakan 5 persen dari Rp3.600 triliun, maka angkanya sekitar Rp180 triliun. Jadi, kalau kita bisa menyalurkan ke masyarakat Rp180 triliun per kuartal, itu akan menutupi minus 5 persen GDP growth (pertumbuhan PDB),” pungkasnya.(rid/tin)