PHRI Jatim Berharap Tidak Ada PSBB Lagi

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur berharap, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak lagi diterapkan di Jatim. Hal itu disampaikan Dwi Cahyono Ketua PHRI Jatim, menanggapi wacana PSBB dari Epidemiolog FKM Unair yang menilai perlu diterapkan kembali, seiring meningkatnya kasus Covid-19.

Menurutnya, pemberlakuan PSBB akan berdampak pada sosial dan ekonomi, termasuk di bidang pariwisata. Hal yang paling sulit dan berat, kata Dwi, adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Apabila PSBB itu diterapkan, maka masyarakat akan menilai bahwa Jatim bukan lagi daerah yang aman dan layak untuk dikunjungi.

“Pariwisata itu kan basic-nya pergerakan manusia dan hubungan jangka panjang. Sehebat apapun promosi di media, kalau tidak ada kedatangan, tidak akan tumbuh. Jadi harus dipertimbangkan masak-masak kalau ada wacana PSBB. Sekarang saja kita masih belum mempekerjakan keseluruhan total karyawan yang kemarin sempat dirumahkan,” kata Dwi saat dikonfirmasi suarasurabaya.net, Senin (28/12/2020).

Berbeda dengan kebijakan rapid test antigen, yang diakui Dwi memang juga berdampak pada okupansi hotel terutama pada masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. PHRI Jatim mencatat lebih dari 30 persen wisatawan membatalkan reservasi hotel pada libur panjang akhir tahun.

Namun hal itu diakuinya sebagai salah satu alternatif untuk menekan angka Covid-19, dan pihaknya siap mengikuti kebijakan tersebut.

“Kalau PSBB lagi, itu kepercayaan masyarakat berat sekali nanti. Terutama yang di luar Jatim, menganggap ini sudah tidak layak dikunjungi. Itu dampaknya akan ada PHK, dirumahkan lagi. Pariwisata akan jatuh lagi seperti awal dulu. Untuk bangkit lagi itu butuh waktu setengah tahun, dan meyakinkan Jatim aman itu yang berat,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap tidak ada lagi PSBB. Tapi lebih menekankan pada disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menerapkan 3M dan menunjukkan surat hasil test rapid antigen sesuai anjuran pemerintah.

“Kita berharap jangan sampai PSBB. Tapi semua harus disiplin protokol kesehatan, tidak hanya kami tapi semua sektor, agar bersama-sama kita bisa menekan angka Covid-19,” kata dia.

Saat ini, kata Dwi, sektor pariwisata sedang dalam proses recorvery dan mulai menunjukkan ada pertumbuhan sekitar 30-40 persen. Perlahan puluhan ribu karyawan yang sempat dirumahkan, juga mulai dipekerjakan kembali dan diberikan upah seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kita perkirakan sampai nanti vaksin ditemukan, mungkin sekitar Maret itu mulai ada pertumbuhan lagi. Kami berharap pemerintah juga memikirkan dampak penurunan okupansi ini. Di libur Natal dan Tahun Baru ini kan sebetulnya diharapkan okupansi naik. Tapi mendadak harus ada test (antigen, red), jadi ada kesulitan untuk pembatalan. Sedangkan pariwisata itu kan hubungan jangka panjang,” ujarnya.

Terkait libur panjang pergantian tahun, Dwi memastikan protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Terutama mewajibkan semua pengunjung untuk menunjukkan hasil rapid test antigen dan tidak ada perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk jam operasional sementara tidak ada batasan. Hanya saja kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti perayaan atau kegiatan lainnya, itu ditiadakan. Jadi kegiatan yang sudah terencana dan memesan tempat, terpaksa dibatalkan dan dikembalikan uangnya,” ungkapnya. (ang/ipg)