Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan untuk Pekerja

Erick Thohir Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan bantuan gaji tambahan untuk pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tambahan buat pekerja itu, bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

‘Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Rencananya, program tersebut akan mulai dilaksanakan bulan September 2020.

“Program stimulus itu sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020,” imbuhnya.

Menurut Erick, fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

“Bantuan senilai Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dengan memberikan stimulus yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat.

Misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit. Selanjutnya juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya.

Upaya percepatan pemulihan ekonomi itu berjalan beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi Covid-19.

Rasa aman, menurutnya, dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif mau pun investasi yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di Indonesia.

“Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah cukup banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat,” tegasnya.

Menteri BUMN menambahkan, percepatan realisasi program pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam masa pandemi supaya kesehatan pulih, dan ekonomi bangkit.(rid/ipg)