Pemerintah Klaim Banpres Produktif Usaha Mikro Tersalurkan 100 Persen

Teten Masduki Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif usaha mikro sudah tersalurkan kepada sembilan juta penerima atau 100 persen dari target.

Menurut Teten, program itu bisa cepat terserap berkat dukugan berbagai pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi, Pemerintah Daerah juga kementerian/lembaga yang banyak melakukan program pendampingan UMKM.

“Kurang dari dua bulan sejak diluncurkan, program Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro, per 6 Oktober (2020) sudah 100 persen. Program itu dari survei ADB (Asian Development Bank) dianggap paling tepat dan paling diminta pelaku usaha mikro yang terdampak,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Menteri Koperasi dan UMKM menyebut, masih banyak usulan dari berbagai daerah yang masuk ke Kementerian Koperasi. Maka dari itu, penyaluran Banpres Produktif tahun ini akan terus dilanjutkan dengan target 12 juta pelaku usaha mikro.

“Jadi, minggu ini pun kami sudah mulai menyalurkan untuk tiga juta pelaku usaha mikro berikutnya,” lanjut Teten.

Untuk anggarannya, Teten meyebut sudah menerima dari Kementerian Keuangan. Penyalurannya juga akan fokus pada aspek pemerataan antardaerah, ketepatan dan kecepatan pada sasaran.

“Program ini diharapkan membantu memulihkan ekonomi. Tentu kami berharap pada pelaku UMKM dengan modal kerja ini bisa membantu bertahan di masa pandemi,” harapnya.

Lebih lanjut, Teten mengklaim sampai sekarang penyaluran program tidak ada yang salah sasaran. Karena proses validasi data cukup ketat. Teten mengakui masih banyak masyarakat pelaku usaha mikro yang berharap menerima bantuan.

“Bagi yang belum mendapatkan Banpres Produktif, segera daftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat atau lembaga pengusul lainnya termasuk koperasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Budi Gunadi Sadikin Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) menyampaikan realisasi penyaluran bantuan naik cukup signifikan dihitung dari Juli sampai September atau tutup kuartal 3.

Secara total penyaluran bantuan dana PEN sudah mencapai Rp318,5 triliun dari total Pagu Rp695,2 triliun yang disalurkan sejak Juli 2020.

“Pada Juli lalu, bantuan yang disalurkan sebanyak Rp117,39 triliun dan berhasil meningkat menjadi Rp268,49 triliun setelah sekitar 2 bulan kami bekerja,” ungkap Budi.

Peningkatan penyaluran bantuan itu, lanjut Budi, yang paling besar untuk program perlindungan sosial dan program UMKM.

Rinciannya, pada Juli hingga September, program Perlindungan Sosial terealisasi 77,01 persen, penyalurannya pada Juli sebesar Rp77,58 triliun dan pada September Rp157,03 triliun dari Pagu Rp203,90 triliun.

Program UMKM realisasinya 68,72 persen, pada Juli Rp32,51 triliun pada September Rp84,85 triliun dari Pagu Rp123,47 triliun.

Program Sektoral K/L dan Pemda realisasinya 25,08 persen pada Juli tersalurkan Rp7,30 triliun dan September Rp26,62 triliun dari Pagu Rp106,11 triliun.

Sementara itu, program Pembiayaan Korporasi realisasinya masih 0,00 persen atau hingga akhir September atau kuartal 3 masih Rp0 tersalurkan dari Pagu Rp53,60 triliun.

Kemudian, untuk pembiayaan sektor korporasi, Budi menyatakan program itu akan disalurkan secara besar-besaran mulai Oktober ini atau pada kuartal 4 hingga Desember mendatang.

“Khusus untuk pembiayaan korporasi yang masih 0 persen dan ini sifatnya besar-besar, artinya sekaligus akan masuk. Diharapkan pada kuartal keempat sebagian besar akan cair. Kami berusaha keras sampai akhir tahun 2020 seluruh dana PEN bisa kita salurkan,” tandasnya.(rid)