Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan, program pengiriman logistik melalui program tol laut harus tetap berjalan pada masa normal baru (new normal). Salah satu strateginya adalah menggunakan sistem komunikasi logistik (logistic communication system/LCS).
“Roda ekonomi harus bergerak dan perusahaan tetap bisa menjalankan bisnisnya sehingga pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut,” ujar Capt Wisnu Handoko Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (7/6/2020).
Selain itu, data muatan dengan LCS akan lebih diperketat sehingga akan menghilangkan penyimpangan SOP penyelenggaraan program tol laut.
“Oleh karena itu, implementasi pelaksanaan SOP pengiriman barang akan diperketat dengan meregistrasi sesuai KTP dan NPWP,” katanya.
LCS yang dikembangkan BUMN Telkom akan terus diperbarui agar ke depan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifes dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada informasi muatan dan ruang kapal ini, pihaknya akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standardisasi biaya logistik dan disparitas harga barang pokok dan penting.
“Nantinya, tidak hanya menghilangkan kontak fisik, tetapi juga bisa merangsang persaingan sehat karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing,” jelasnya.
Kemenhub berharap, agar tol laut logistik pada masa normal baru bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan barang pokok dan penting antarpulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah.
“Kami sangat apresiasi beberapa kepala daerah sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah seperti Morotai, Bitung, Tahuna, Saumlaki, bahkan ada yang sampai mengirimkan muatan baliknya hingga 54 Teus, di mana mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya,” kata Wisnu.
Senada dengan komitmen Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan kapal-kapal tol laut guna menjaga pasokan logistik nasional.
“Baik Bulog maupun Kemendag memastikan akan melakukan pengiriman beras, gula, minyak goreng, tepung dan lainnya ke berbagai pelosok Nusantara dengan memanfaatkan kapal-kapal tol laut,” imbuhnya.
Adapun selama masa pandemi COVID-19, kapal barang dan kapal angkutan laut khusus tetap diizinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan kriteria pembatasan perjalanan orang yang pelaksanaannya akan diawasi secara lebih ketat. (ant/ang)
NOW ON AIR SSFM 100
