Khofifah: Kuota Pupuk Bersubsidi Perlu Ditambah

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengecek ketersediaan pupuk di tengah kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani di sejumlah kabupaten di Jatim. Dia bilang kuota pupuk bersubsidi perlu ditambah.

“Kami coba mencari solusi apa yang saya dengar, apa yang saya lihat di lapangan soal pemenuhan kebutuhan pupuk jelang musim tanam Oktober,” kata Khofifah dalam kunjungan kerja Gresik.

Dia mengeklaim, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Baik dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Gapoktan, serta Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH).

Kamis (17/9/2020) kemarin, dia mengunjungi PT Petrokimia Gresik. Di lokasi BUMN di bidang pupuk buatan ini, Khofifah mengecek stok kecukupan pupuk untuk petani di Jatim.

“Sebetulnya minggu lalu kami sudah koordinasi dengan pak Dirut dan jajaran direksi PT Petrokimia Gresik, juga dengan Pak Inspektur Jenderal Kementan, saya juga sudah koordinasi dengan Gapoktan dan PLMDH,” ungkapnya.

Khofifah berharap mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan pupuk yang dikeluhkan para petani Jatim. Dalam kunjungan itu, secara umum dia dapati stok pupuk aman.

Namun, dia mengakui, memang butuh adanya tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk para petani karena terjadi ketidaksesuaian kebutuhan pupuk petani dengan suplai pupuk yang mereka terima.

“Kami berharap PT Petrokimia Gresik membantu sinkronisasi dengan Himbara, Pemkab, dan Kementan soal kebutuhan petani, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan?” Katanya.

Dia mengakui, sebenarnya sinkronisasi itu bukan tugas PT. Petro Kimia, tetapi sebagai BUMN yang memproduksi pupuk, sinkronisasi data dan peta tersebut seharusnya sudah termutakhirkan.

Khofifah menegaskan, saat mekanisme distribusi pupuk bsudah sesuai, seyogyanya distribusi pupuk itu tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan petani.

Alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah sudah ditetapkan berdasarkan usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun kelompok tani didampingi petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lokasi masing-masing.

Khofifah berharap terjadi sinkronisasi antara kebutuhan petani dengan suplai pupuk subsidi sesuai e-RDKK.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi menurutnya juga sudah menetapkan CPCL, daftar petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai luas lahan yang diusahakan.

“Selagi CPCL ada, masuk e-RDKK, harusnya distribusi pupuk itu bisa lebih fokus,”ujar Gubernur Khofifah.

Khofifah menegaskan perlunya sinkronisasi kebutuhan para petani ini sesuai dengan apa yang disuplai oleh pabrik pupuk.

“Mekanisme inilah yang harus terus kita cari titik temunya jangan sampai pada saat musim tanam kemudian mereka kekurangan suplai pupuk” imbuhnya.

Dia tekankan, ketahanan pangan di Jatim harus aman dan terjaga. Karena selain memenuhi kebutuhan pangan warga Jatim sendiri, produk pertanian Jatim juga menopang logistik di 16 provinsi lain di Indonesia Timur.

“Karena sekarang PR kita di tengah pandemi Covid-19 ini harus bisa dipastikan bahwa ketahanan pangan itu bisa kita jaga dan kita pastikan aman,” ujarnya.(den/lim)