Khofifah Ajak Pengelola dan Pokdarwis Maksimalkan Potensi UMKM

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengajak Pengelola Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memaksimalkan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masing-masing daerah.

Dia minta pengelola bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya itu penting, karena produk UMKM bisa jadi nilai tambah dan daya tarik paket wisata sehingga BUMDes berkembang.

“Produk-produk unggulan UMKM ini akan memperkaya daya tarik yang ditawarkan desa wisata. Karena sekarang, orang tidak hanya berwisata menikmati keindahan alam saja tapi juga kuliner dan berbelanja oleh-oleh,” katanya.

Kemarin, Sabtu (5/12/2020), Khofifah Gubernur Jatim menutup Jambore Desa Wisata dan Pokdarwis Tahun 2020 secara virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dia sampaikan hal itu kepada mereka.

Khofifah menjelaskan, sekarang ini Jatim punya 479 desa wisata yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Sebanyak 23 desa wisata kategori mandiri, 14 desa wisata kategori berkembang, dan 442 desa wisata dalam kategori rintisan/potensi.

Pembagian kategori itu berdasarkan Indeks Desa Wisata yang telah disusun Disbudpar Provinsi Jatim berkolaborasi dengan asosiasi dan akademisi perguruan tinggi, memperhitungkan 85 variabel/sub indeks yang ada.

Dari total 479 desa wisata itu, masing-masing lokasi punya keunikan tersendiri. Misalnya desa wisata dengan keunggulan alam seperti di gunung, pantai, danau/ranu, sungai, goa, dan lain sebaginya.

Kemudian ada desa wisata budaya yang menyajikan tradisi, sejarah, keyakinan, kerajinan, makanan tradisional, juga upacara adat/agama. Lalu desa wisata buatan, baik amusement park, taman bunga, spot selfie, atau kebun buah.

“Pandemi Covid-19 mengubah tren wisata yang dulu cenderung quantity kini menjadi quality tourism. Konsep ini erat dengan dengan Desa Wisata. Masyarakat cenderung memilih wisata yang memungkinkan jaga jarak,” ujar Khofifah.

Khofifah pun mendorong destinasi wisata di era pandemi agar menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Yakni protokol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment).

Pengembangan potensi produk unggulan di desa wisata terus dilakukan tidak hanya untuk menggaet wisatawan, tapi juga mendorong pemasaran, tidak hanya di dalam negeri tapi juga ekspor ke mancanegara.

Pemprov Jatim akan memperkuat sinergi dan kolaborasi program-program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov agar turut mengembangkan potensi desa wisata dan UMKM di dalamnya.

“Sinergi dan kolaborasi program ini misalnya, ada Disbudpar Jatim. Di bidang pemberdayaan masyarakat desa ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim. Kemudian pengembangan produk seperti kualitas produk dan packaging oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Disperindag Prov. Jatim,” terangnya.

Selanjutnya, produk-produk unggulan itu dia harapkan bisa ekspor ke luar negeri, dengan tetap memperhatikan aspek kualitas melalui proses quality qontrol (QC) yang baik, juga kuantitas dan kontinuitas produk.

“Bank Indonesia Jatim dan Kadin telah menyiapkan Rumah Kurasi wadah khusus untuk mengecek kualitas produk UMKM. Sementara Kemendag, awal tahun depan, Insya Allah akan membentuk export center di Jawa Timur. Sehingga ketika produk UMKM diekspor ke mancanegara, produk UMKM itu sudah memenuhi spek yang dibutuhkan,” katanya.

Khofifah mengapresiasi pelaksanaan Jambore Desa Wisata dan Pokdarwis Tahun 2020 sebagai wadah saling bertukar informasi dan diskusi bisnis antara Pokdarwis dan pelaku desa wisata yang ada di Jatim.

“Sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, asosiasi, dan masyarakat di desa wisata menjadi kunci keberhasilan pengembangan desa wisata. Apalagi desa wisata ini tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan desa, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa,” katanya.(den/dfn)