Kementerian Sosial sudah merealisasikan program Perlindungan Sosial yang menjadi bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 sebanyak Rp112,7 triliun dari pagu Rp128,9 triliun.
Juliari Batubara Menteri Sosial mengatakan, per tanggal 3 November 2020, persentase penyerapan anggaran Perlindungan Sosial mencapai 87,44 persen.
“Sisa anggaran sudah dijadwalkan pencairannya bulan November dan bulan Desember,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/11/2020).
Juliari merinci, program reguler Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi 100 persen, yaitu Rp36,71 triliun.
Bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH realiasasinya mencapai Rp3,29 triliun (62,47 persen) dari pagu anggaran Rp5,26 triliun. Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) realisasinya Rp37,31 triliun 86,52 persen dari total anggaran Rp43,12 triliun.
Kemudian, dari sisi anggaran program khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek realisasinya Rp5,65 triliun (82,59 persen) dari Rp6,84 triliun.
Bansos tunai (BST) realisasinya Rp25,86 triliun (79,80 persen) dari Rp32,4 triliun, dan Bansos Tunai Bagi KPM Sembako Non PKH terealisasi 100 persen dari total anggaran Rp4,5 triliun.
Program PKH yang sudah terealisasi 100 persen, diterima oleh 10 juta KPM. Bantuan diberikan kepada maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
Besaran bantuan tertinggi Rp10,8 juta per tahun atau Rp900 ribu per bulan. Bantuan terendah Rp900 ribu per tahun atau Rp75 ribu per bulan.
Kemudian pada program Sembako atau BPNT terjadi perluasan KPM, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM terhitung sejak April 2020.
Terjadi kenaikan indeks dari semula Rp150 ribu per bulan per KPM, menjadi Rp200 ribu per bulan per KPM. Realisasi penerima manfaat per Oktober 2020 sudah tercapai 95,02 persen atau diterima 19.004.395 KPM.
Realisasi anggaran sebesar 86,52 persen atau Rp37,31 triliun dari Rp43,12 triliun.
“Jadi, ada kenaikan 4,8 juta KPM. Memang tidak mudah mencari 4,8 juta keluarga untuk diberikan bantuan, mudah-mudahan November ini bisa tercapai,” ucap Juliari.
Sementara itu, untuk program yang sifatnya khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM, terjadi perubahan nilai besaran bantuan periode I (April-Juni), Rp600 ribu per keluarga per bulan. Periode II (Juli-Desember) menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan.
“Memang kami lakukan penyesuaian di bulan Juli sampai Desember karena pada bulan Juli ada tambahan program baru dari pemerintah yang melengkapi program perlindungan sosial,” imbuhnya.
Realisasi anggaran program itu sebanyak 82,59 persen atau Rp5,65 triliun dari pagu anggaran Rp6,84 triliun.
Bantuan periode I berupa paket sembako yang diberikan sebanyak empat kali, dan beras 25kg diterima dua kali. Periode II berupa paket sembako.
Kemudian, untuk Bansos Tunai Non Jabodetabek mendapatkan uang tunai yang penyalurannya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Penerima manfaat sebanyak 9 juta KPM. Program itu juga dilakukan penyesuaian besaran bantuannya periode I (April-Juni), Rp600 ribu per keluarga per bulan.
Periode II (Juli- Desember) menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan. Realisasinya Rp5,65 triliun dari Rp6,84 triliun atau 82,59 persen.
Lebih lanjut, Juliari menjelaskan di dalam program Perlindungan Sosial ada program reguler PKH dan program Sembako (BPNT).
Selain itu, ada juga program baru yang sifatnya khusus untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 seperti Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.
Program tambahan berupa Bansos beras untuk KPM PKH dengan 10 juta KPM. Per keluarga menerima 10 kg per bulan. Realisasi anggaran Rp3,29 triliun dari Rp5,26 triliun atau 62,47 persen.
“Sisanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran beras,” jelasnya.
Bansos Tunai untuk KPM program Sembako/BPNT non PKH diterima 9 juta KPM yang tidak mendapat PKH. Bantuan diberikan tunai Rp500 ribu per keluarga sekali transfer yang sudah disalurkan bulan September. Anggaran Rp4,5 triliun sudah terserap 100 seluruhnya.(rid/dfn)