Nahdlatul Ulama (NU) menilai pengelolaan sumber daya, budaya, dan ekonomi maritim Indonesia yang berkelanjutan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga dapat memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI serta mengembangkan masyarakat Islam ahlussunnah wal jamaah annahdliyah.
Demikian disampaikan Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Pimpinan Wilayah NU Jawa Timur melalui siaran pers terkait seminar online dengan tema “Peran NU dan Kemaritiman Indonesia dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, Sabtu (15/8/2020).
BKNU merupakan Lembaga NU yang strategis dapat berperan aktif sebagai pilar pembangunan nasional untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik dari segi ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan keamanan maupun pelestarian agama Islam ahlussunnah wal jamaah annahdliyah.
BKNU Jawa Timur dibentuk pada Januari 2019 di PP Den Anyar Jombang, dengan ketua Drs. Mahmud Mustain, MSc.PhD, yang juga dosen di Departemen Teknik Kelautan ITS Surabaya. Mahmud mengemban amanah untuk menjalankan misi PWNU mempercepat pengentasan kemiskinan dan meingkatkan ekonomi ummat serta turut aktif dalam pelestarian lingkungan dan menjawab isu-isu kemaritiman dan kelautan.
Pada Muktamar NU ke 30 di Lirboyo, Kediri, para kiai menyoroti kekayaan Indonesia yang masih belum digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran anak bangsa. Untuk itu Muktamar NU ke 30, memutuskan bahwa kekayaan Negara (termasuk ikan di dalam laut) yang dikelola Pemerintah dan DPR harus sejujur-jujurnya diperuntukkan perbaikan rakyat dengan memprioritaskan kaum fakir miskin apapun agama, warna kulit maupun sukunya.
Kemudian, Muktamar NU ke 31 di Solo, NU telah merumuskan kedaulatan dan kekuasaan negara atas laut Indonesia adalah pintu masuk bagi optimalisasi kekayaan ikan di perairan laut Indonesia untuk kemakmuran.(iss)