Alasan Pemerintah Batal Terbitkan Pandemic Bond

Luky Alfriman Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan terkait pembatalan penerbitan surat utang khusus penanganan pandemi Covid-19 atau Pandemic Bond.

Luky mengatakan pembatalan itu dilakukan karena pemerintah memilih untuk melakukan pembiayaan defisit anggaran tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB atau Rp852,9 triliun melalui pembiayaan umum APBN atau above the line.

“Saat ini untuk yang sudah disepakati above the line jadi kita tidak terbitkan bond khusus,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Tak hanya itu, menurut Luky, Bank Indonesia saat ini juga sudah diizinkan masuk ke pasar perdana untuk menyerap sisa penerbitan SBN pemerintah sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“BI diperbolehkan masuk pasar perdana dalam bentuk last resort,” katanya seperti dilaporkan Antara.

Riko Amir Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) menjelaskan total kebutuhan pembiayaan untuk tahun ini sebesar Rp1.439,8 triliun terdiri dari utang neto Rp1.006,4 triliun yang berasal dari pembiayaan defisit Rp852,9 triliun dan pembiayaan investasi Rp153,5 triliun.

“Di samping itu utang jatuh tempo Rp433,4 triliun sehingga untuk 2020 pembiayaan utang bruto kita Rp1.439,8 triliun. Ini yang harus diselesaikan dalam rangka membiayai defisit, investasi, dan utang jatuh tempo,” jelasnya.

Riko mengatakan dari total pembiayaan Rp1.439,8 triliun tersebut sebesar Rp856,8 triliun akan dipenuhi melalui penerbitan SBN yakni Rp812,9 triliun total pembiayaan SBN dan ditambah dengan SPN/S jatuh tempo 2020 Rp43,9 triliun.

Kemudian, sisa dari Rp856,8 triliun dipenuhi melalui penarikan pinjaman Rp150 triliun, realisasi penarikan SBN hingga Maret 2020 Rp221,4 triliun, program PEN Rp150 triliun, dan penurunan GWM perbankan oleh BI Rp105 triliun.

Riko menuturkan untuk penerbitan SBN kuartal II-2020 sampai kuartal IV-2020 yang mencapai Rp856,8 triliun itu akan dipenuhi melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, private placement, dan penerbitan SBN valas.

Ia melanjutkan, untuk periode kuartal II-2020 hingga kuartal IV-2020 rata-rata lelang SBN per dua minggu akan mencapai Rp35 triliun sampai Rp45 triliun.

“Jadi BI akan serap apabila target lelang tidak tercapai,” ujarnya.(ant/iss/ipg)